RedaksiKebijakan editorial

Kebijakan editorial

RingkasnyaAngka tarif, biaya, bunga, batas penghasilan, dan tenggat aturan hanya kami tampilkan kalau dokumen resminya bisa dibuka dan benar-benar memuat angka itu. Setiap angka membawa tautan sumber dan tanggal pemeriksaannya. Kalau sumbernya tidak ada, angkanya tidak kami tampilkan.

Terakhir diperbarui: 7 Oktober 2026.

Tanya Properti membahas KPR, pajak jual beli, biaya notaris dan PPAT, serta sertifikat tanah. Kesalahan di topik seperti ini bisa membuat orang salah menyiapkan uang atau salah menandatangani dokumen. Halaman ini menjelaskan aturan yang kami pakai saat menulis dan memeriksa konten, supaya kamu bisa menilai sendiri seberapa jauh sebuah angka di situs ini bisa dipercaya.

Siapa yang mengelola

Tanya Properti dikelola oleh Tim Redaksi Tanya Properti, bagian dari Creativism Digital Marketing Agency, agensi digital marketing yang berbasis di Yogyakarta. Keterangan lengkapnya ada di halaman Tentang. Kami bukan bank, notaris, PPAT, konsultan pajak, atau penasihat hukum. Halaman ini tidak menyebut peninjau berlisensi; kalau suatu panduan ditinjau oleh ahli berizin, nama dan kredensialnya akan dicantumkan di panduan itu sendiri.

Aturan utama: tidak mengarang angka

Setiap angka yang menjadi dasar keputusan, misalnya tarif BPHTB, tarif PNBP, bunga KPR subsidi, batas penghasilan penerima FLPP, atau jangka waktu layanan Kantor Pertanahan, harus memenuhi tiga syarat sebelum tampil:

  1. Ada dokumen resmi yang bisa dibuka publik, misalnya naskah peraturan, halaman instansi, atau halaman produk resmi bank untuk suku bunga promosi bank tersebut.
  2. Dokumen itu benar-benar memuat angkanya. Halaman yang hanya menyebut topiknya tidak cukup.
  3. Status aturannya kami periksa. Untuk peraturan, kami melihat label status dan riwayat pencabutan atau perubahannya di Database Peraturan BPK atau JDIH instansinya, karena aturan lama sering sudah diubah.

Kami tidak memakai angka dari blog, forum, atau artikel lain sebagai dasar, termasuk artikel media. Kalau sebuah informasi baru ada di pemberitaan dan belum ada di naskah resmi yang bisa kami baca, kami menyebutnya sebagai laporan media dan menyarankan pembaca mengonfirmasi ke instansinya.

Cara kami memeriksa angka

  • Sitasi bertanggal di samping angka. Angka resmi di panduan dan kalkulator diberi nomor sitasi yang menaut langsung ke dokumen sumbernya. Saat kursor diarahkan ke nomor itu, tampil tanggal terakhir kami memeriksa bahwa sumber tersebut memuat angkanya. Daftar sumber di akhir halaman juga mencantumkan tanggal yang sama.
  • Kutipan bukti. Untuk sumber yang dipakai menopang angka, kami menyimpan potongan teks persis dari dokumen aslinya beserta catatan halaman atau pasalnya. Ini memudahkan pemeriksaan ulang ketika dokumennya diperbarui.
  • Audit klaim numerik. Sejak 3 Oktober 2026 kami menjalankan skrip audit pada naskah sebelum tayang dan pada halaman yang sudah tayang. Skrip ini mencari setiap kalimat yang memuat persen atau nominal rupiah, lalu memastikan kalimat itu punya sitasi, sitasinya bertanggal, angkanya ditemukan di dokumen sumber yang dirujuk, dan seluruh tautan sumber di halaman bisa dibuka. Halaman yang gagal diperbaiki dulu.
  • Pemeriksaan otomatis sebelum artikel tayang. Artikel yang dijadwalkan tayang dalam beberapa hari ke depan diperiksa otomatis setiap hari, antara lain kelengkapan sumber, struktur, dan gambar utamanya.

Contoh hitungan dan asumsi kalkulator

Tidak semua angka di situs ini adalah ketentuan resmi. Contoh hitungan memakai angka rekaan supaya rumusnya mudah diikuti, dan kami menandainya dengan kata seperti ilustrasi, misalnya, atau anggap. Nilai bawaan di kalkulator, seperti bunga, tenor, dan batas rasio cicilan, adalah asumsi contoh yang bisa kamu ubah, bukan ketentuan bank atau regulator. Kalau sebuah angka adalah asumsi, kami menulisnya sebagai asumsi.

Kapan angka sengaja tidak ditampilkan

Kalau kami tidak menemukan sumber resmi yang memuat angkanya, kami memilih tidak menampilkan angka daripada menebak. Contoh yang masih berlaku: harga pasar tanah atau rumah per meter persegi per kota. Tidak ada dataset resmi publiknya, jadi halaman harga per wilayah memberi alat untuk menilai harga dari NJOP milikmu sendiri dan menautkan kanal resmi pajak daerahnya.

Contoh lain adalah tarif PPh final yang ditanggung penjual rumah. Sampai akhir Juli 2026 kami tidak mencantumkan angka tarifnya, karena naskah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 yang tersedia publik adalah hasil pindai dan angka persennya terbaca cacat oleh mesin. Menyalin angka dari sumber sekunder akan melanggar aturan di atas. Pada 1 Agustus 2026 kami membaca ulang naskah itu dan memastikan setiap tarif juga dieja dengan huruf di dalam pasalnya, serta status peraturannya masih berlaku di Database Peraturan BPK. Sejak itu tarifnya dicantumkan dengan sitasi ke naskah tersebut, disertai saran mengonfirmasi ke DJP atau PPAT. Satu angka bisa tertahan lama sampai buktinya memadai, dan itu disengaja.

Data terstruktur dan ulasan

Kami tidak memasang markup Review maupun AggregateRating di halaman mana pun, karena kami belum punya ulasan asli dari pengguna. Penilaian bintang yang dikarang melanggar pedoman Google dan menyesatkan pembaca. Markup itu baru akan dipasang kalau ada ulasan nyata yang bisa ditunjukkan.

Gambar

Gambar utama panduan adalah ilustrasi konsep, dan keterangannya menyebut bahwa itu bukan foto properti atau lokasi tertentu. Kami tidak memakai gambar buatan untuk mengklaim rupa bangunan, kota, atau produk tertentu.

Koreksi dan pembaruan

Aturan dan suku bunga berubah. Kalau sumber berubah, kami memperbarui halamannya, mengganti tanggal pemeriksaan pada sitasinya, dan memperbarui tanggal diperbarui di kepala artikel. Kalau sebuah klaim tidak lagi bisa dibuktikan, klaim itu kami hapus atau kami ubah menjadi asumsi berlabel, bukan dibiarkan. Contohnya, keterangan bunga KPR subsidi di FAQ halaman simulasi KPR kami hapus pada Oktober 2026 karena tidak disertai sumber.

Kalau kamu menemukan angka yang tidak cocok dengan sumber resminya, sumber yang lebih baru, atau aturan yang sudah dicabut, kirim catatan ke admin@tanyaproperti.com. Sertakan halaman dan sumber pembandingnya. Kami akan memeriksa sumber itu dan memperbarui halaman kalau koreksinya terbukti.

Sumber resmi yang paling sering kami rujuk

Daftar di bawah adalah kanal resmi yang paling sering muncul di daftar sumber panduan dan kalkulator kami. Setiap halaman tetap mencantumkan dokumen spesifik yang dirujuknya.

Kanal sumber resmi
  1. Database Peraturan BPK (peraturan.bpk.go.id) - naskah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan status berlakunya (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  2. JDIH Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (jdih.pkp.go.id) - aturan rumah subsidi, batas penghasilan, dan batas harga (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  3. JDIH Kementerian ATR/BPN (jdih.atrbpn.go.id) - aturan pertanahan, sertifikat, dan layanan Kantor Pertanahan (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  4. JDIH Kementerian Keuangan (jdih.kemenkeu.go.id) - peraturan perpajakan dan keuangan negara (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  5. Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) - kanal konfirmasi pajak pusat (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  6. BP Tapera, KPR FLPP (tapera.go.id) - ketentuan KPR subsidi FLPP (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  7. SiKumbang BP Tapera (sikumbang.tapera.go.id) - data perumahan subsidi (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  8. Bank Indonesia, data BI-Rate (bi.go.id) - suku bunga kebijakan (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  9. Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id) - regulasi perbankan dan SLIK (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  10. Sikapi Uangmu OJK (sikapiuangmu.ojk.go.id) - materi literasi keuangan resmi OJK (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  11. Kementerian Pekerjaan Umum (pu.go.id) - kanal resmi kementerian (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  12. Bapenda DKI Jakarta (bapenda.jakarta.go.id) - contoh kanal pajak daerah untuk BPHTB dan PBB; tiap halaman wilayah merujuk Bapenda daerahnya sendiri (data diverifikasi 7 Oktober 2026)