Definisi ringkas untuk membantu kamu membaca dokumen, menghitung biaya, dan bertanya lebih tepat sebelum membeli properti.
AJB adalah akta autentik yang dibuat PPAT untuk membuktikan peralihan hak atas tanah melalui jual beli. AJB bukan sertifikat kepemilikan. Setelah para pihak menandatangani akta dan memenuhi kewajiban pajak, dokumen ini menjadi dasar pendaftaran perubahan nama pemegang hak pada kantor pertanahan sesuai lokasi objek.
Agunan adalah aset yang diserahkan sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman untuk mengurangi risiko kredit. Dalam KPR, rumah dan hak atas tanah yang dibiayai biasanya menjadi agunan. Jika kewajiban tidak dipenuhi sesuai perjanjian, bank dapat mengeksekusi jaminan melalui prosedur hukum yang berlaku.
Apartemen adalah unit hunian dalam bangunan rumah susun yang dimiliki secara individual bersama porsi hak atas bagian, benda, dan tanah bersama. Sebelum membeli, periksa sertifikat unit, status dan sisa masa hak tanah bersama, PBG, SLF, PPPSRS, biaya IPL, sinking fund, kualitas pengelola, serta isi PPJB atau AJB.
Appraisal properti adalah proses penilaian nilai pasar rumah atau tanah oleh penilai internal bank maupun penilai independen. Hasilnya membantu bank menentukan nilai agunan dan batas pembiayaan. Nilai appraisal dapat berbeda dari harga penawaran penjual karena memakai kondisi fisik, legalitas, lokasi, dan pembanding pasar.
BPHTB adalah pajak daerah atas perolehan hak tanah atau bangunan melalui jual beli, hibah, waris, dan peristiwa hukum lain. Pembeli atau penerima hak menghitungnya dari NPOP setelah dikurangi NPOPTKP, lalu mengalikan tarif daerah. Nilai pengurang dan tarif final harus diperiksa pada peraturan pemerintah daerah tempat properti berada.
Bunga fixed adalah suku bunga KPR yang nilainya tetap selama periode tertentu sesuai perjanjian kredit. Angsuran pada masa ini lebih mudah diprediksi, tetapi bunga dapat berubah setelah periode fixed berakhir. Peminjam perlu membandingkan bukan hanya bunga promosi, melainkan juga durasi dan skema setelahnya.
Bunga floating adalah suku bunga KPR yang dapat berubah mengikuti kebijakan bank dan kondisi pasar setelah periode tertentu. Perubahan bunga dapat menaikkan atau menurunkan angsuran. Sebelum menandatangani kredit, peminjam sebaiknya meminta simulasi beberapa skenario agar kemampuan bayar tidak hanya bergantung pada cicilan awal.
Down payment atau DP rumah adalah bagian harga properti yang dibayar pembeli dari dana sendiri sebelum pembiayaan bank dicairkan. Besarnya dipengaruhi kebijakan bank, profil peminjam, jenis properti, dan ketentuan yang berlaku. DP bukan satu satunya dana awal karena masih ada pajak, notaris, appraisal, dan administrasi.
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP adalah dukungan pembiayaan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah melalui bank penyalur. Program ini memiliki syarat penghasilan, kepemilikan rumah, harga rumah, dan penggunaan hunian. Ketentuan terbaru perlu dicek pada BP Tapera dan bank pelaksana.
Hak Guna Bangunan atau HGB adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Pemegang hak perlu memeriksa asal tanah, masa berlaku, syarat perpanjangan, dan status bangunan sebelum membeli agar risiko legalnya dapat dinilai dengan benar.
IMB adalah dokumen perizinan bangunan dalam sistem lama yang untuk permohonan baru telah digantikan PBG. IMB lama tetap penting saat memeriksa riwayat legal bangunan, sedangkan pembangunan, perubahan, perluasan, pengurangan, atau perawatan baru mengikuti ketentuan PBG dan standar teknis yang berlaku di pemerintah daerah setempat.
IPL apartemen adalah iuran berkala untuk membiayai operasional dan pemeliharaan bagian, benda, serta fasilitas bersama gedung. Perhitungannya sering dikaitkan dengan luas unit. Pemilik perlu memeriksa dasar tarif, rincian anggaran, jadwal pembayaran, dana cadangan, tunggakan unit, dan mekanisme persetujuan pengelola atau perhimpunan penghuni.
Kredit Pemilikan Apartemen atau KPA adalah fasilitas pembiayaan bank untuk membeli unit apartemen. Penilaian bank mencakup kemampuan bayar pemohon, legalitas proyek, status hak atas tanah, dan nilai agunan. Pembeli juga perlu menghitung IPL, dana cadangan, parkir, pajak, serta risiko perubahan bunga setelah masa promosi.
KPR adalah pembiayaan bank untuk membeli rumah atau kebutuhan properti lain sesuai produk dan perjanjian kredit. Bank menilai penghasilan, riwayat kredit, uang muka, legalitas objek, serta nilai agunan. Peminjam kemudian mengangsur pokok dan bunga selama tenor, dengan risiko perubahan cicilan bila produk memakai bunga floating.
KPR FLPP adalah kredit pemilikan rumah bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memenuhi ketentuan pemerintah. Dana program dikelola BP Tapera dan disalurkan melalui bank pelaksana. Pemohon harus memeriksa batas penghasilan, kelayakan kredit, harga serta legalitas rumah, bunga, uang muka, tenor, biaya, dan kewajiban penggunaan hunian yang berlaku saat akad.
Loan to Value atau LTV adalah perbandingan antara nilai pembiayaan dan nilai properti yang menjadi agunan. Rasio ini membantu bank menentukan porsi kredit dan kebutuhan dana sendiri. Nilai yang dipakai bank dapat berasal dari appraisal, sehingga selisih antara harga transaksi dan penilaian dapat menambah dana awal pembeli.
Nomor Identifikasi Bidang atau NIB tanah adalah nomor unik untuk mengenali satu bidang tanah dalam administrasi pertanahan. NIB membantu menghubungkan data fisik dan data yuridis bidang tersebut. Nomor ini tidak sama dengan nomor hak atau nomor blanko sertifikat, sehingga pembacaan dokumen perlu melihat konteks kolomnya.
NJOP adalah nilai jual objek pajak yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Angkanya tercantum pada SPPT PBB dan dapat berbeda dari harga pasar atau harga transaksi. Untuk menilai kewajaran harga properti, bandingkan NJOP dengan kondisi fisik, lokasi, transaksi pembanding, dan hasil appraisal yang relevan.
NJOP per meter adalah nilai jual tanah atau bangunan untuk setiap meter persegi yang tercantum pada SPPT PBB. Angka ini dihitung terpisah dari luas objek, lalu dipakai untuk membentuk total NJOP. Nilainya bukan harga pasar, sehingga pembeli tetap perlu membandingkannya dengan transaksi dan penawaran lokal yang sejenis.
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak atau NPOPTKP adalah bagian nilai perolehan yang tidak dikenai BPHTB. Besarnya ditetapkan pemerintah daerah dan dapat berbeda menurut jenis perolehan, misalnya jual beli atau waris. Karena itu, perhitungan BPHTB harus memakai ketentuan daerah tempat properti berada.
Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG adalah persetujuan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai standar teknis. PBG menggantikan fungsi IMB untuk permohonan baru. Pemilik tetap perlu memeriksa kesesuaian fungsi, dokumen rencana teknis, dan ketentuan pemerintah daerah sebelum pekerjaan dimulai.
PBB rumah adalah pajak atas bumi dan bangunan rumah yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Besarnya diinformasikan melalui SPPT PBB oleh pemerintah daerah berdasarkan data objek dan NJOP. Sebelum transaksi, pembeli perlu memeriksa identitas objek, luas tanah dan bangunan, besaran tagihan, serta kemungkinan tunggakan tahun sebelumnya.
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik tertentu mengenai perbuatan hukum atas hak tanah atau hak milik satuan rumah susun. Dalam jual beli, PPAT memeriksa dokumen, membantu penandatanganan AJB, dan menyampaikan berkas pendaftaran peralihan hak.
Roya adalah pencoretan catatan hak tanggungan dari buku tanah dan sertifikat setelah utang yang dijamin telah lunas atau hak tanggungan berakhir. Proses ini penting agar catatan jaminan tidak tetap melekat. Pemilik perlu menyiapkan dokumen pelunasan dan mengajukan pencoretan sesuai prosedur kantor pertanahan.
Rumah cluster adalah hunian tapak dalam kawasan yang umumnya memakai gerbang, tata lingkungan, fasilitas, dan pengelolaan bersama. Istilah cluster bukan jenis hak atas tanah. Pembeli tetap harus memeriksa sertifikat, PBG, aturan kawasan, biaya pengelolaan, akses jalan, fasilitas, serta kewajiban pengembang dan pengelola yang tertulis dalam perjanjian.
Rumah subsidi adalah hunian yang pembelian atau pembiayaannya memperoleh dukungan pemerintah bagi kelompok sasaran sesuai ketentuan program. Syarat dapat mencakup batas penghasilan, status kepemilikan rumah, penggunaan sebagai tempat tinggal, serta batas harga. Calon pembeli tetap harus memeriksa kualitas fisik, lokasi, legalitas, dan aturan program terbaru.
Rumah tusuk sate adalah rumah yang berada tepat di ujung jalur jalan sehingga posisi fasadnya berhadapan dengan arah datang kendaraan. Istilah ini bukan status hukum atau jenis sertifikat. Penilaian rumah harus berfokus pada keselamatan, cahaya kendaraan, kebisingan, drainase, privasi, akses, serta kualitas dan harga objek secara keseluruhan.
Sertifikat Hak Guna Bangunan atau SHGB adalah dokumen yang membuktikan pendaftaran HGB atas suatu bidang tanah. Dokumen ini mencatat subjek hak, data bidang, asal hak, dan masa berlaku. Sebelum membeli, periksa keaslian, sisa jangka waktu, beban hak tanggungan, serta kesesuaian data fisik.
SHM adalah sertifikat yang membuktikan pendaftaran hak milik atas tanah. Hak milik bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh, tetapi tetap memiliki fungsi sosial serta tunduk pada hukum pertanahan. Sebelum transaksi, pembeli harus memeriksa nama pemegang hak, data bidang, catatan beban, dan kesesuaian kondisi fisik tanah.
Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atau SHMSRS adalah bukti kepemilikan unit rumah susun yang mencakup hak perseorangan atas unit dan bagian proporsional atas bagian, benda, serta tanah bersama. Pembeli perlu memeriksa status tanah bersama, pertelaan, izin, pengelolaan, dan kewajiban iuran gedung.
Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK menyediakan informasi debitur yang digunakan lembaga keuangan dalam analisis kredit. Riwayat pembayaran bukan satu satunya penentu persetujuan KPR, tetapi tunggakan dapat memengaruhi penilaian. Calon peminjam dapat meminta informasi debitur dan mengoreksi data yang tidak sesuai melalui prosedur resmi.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB atau SPPT PBB adalah dokumen yang memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan terutang untuk satu tahun. SPPT bukan bukti kepemilikan tanah. Saat transaksi, dokumen ini berguna untuk memeriksa identitas objek, NJOP, luas, tagihan, dan kemungkinan tunggakan pajak.
Tenor KPR adalah jangka waktu pembayaran kredit rumah sesuai perjanjian. Tenor lebih panjang biasanya menurunkan cicilan bulanan, tetapi dapat meningkatkan total bunga yang dibayar. Pilihan tenor juga dipengaruhi usia, penghasilan, kebijakan bank, masa kerja, dan kemampuan peminjam menghadapi perubahan bunga serta pengeluaran lain.
Uang tanda jadi adalah pembayaran awal untuk menunjukkan keseriusan calon pembeli dan menahan properti dalam jangka waktu tertentu. Istilah, nilai, serta akibat pembatalannya harus tertulis jelas. Sebelum membayar, pembeli perlu memeriksa identitas penerima, legalitas objek, syarat pengembalian, tenggat transaksi, dan bukti pembayaran resmi.