Kota Depok, Jawa BaratZona 4 FLPP

Harga tanah per m²
di Depok.

Jawaban singkatUntuk mengetahui harga tanah per meter di Depok, ambil NJOP objek yang kamu incar dari SPPT PBB atau kanal resmi E-PBB Kota Depok, lalu bandingkan dengan harga penawaran memakai kalkulator di bawah. Depok masuk Zona 4 penghasilan MBR. Layanan E-PBB Kota Depok menyediakan pendaftaran dan login; siapkan NOP dari SPPT serta ikuti persyaratan akun untuk melihat data objek pajak. Jangan memasukkan data milik orang lain tanpa izin.
Sumber resmi Depok
Batas penghasilan KPR subsidi (Zona 4)

Tidak kawin: Rp 12.000.000 / bulan
Kawin: Rp 14.000.000 / bulan[1, 2]

Sumber: Permen PKP 5/2025 dan BP Tapera, dicek 14 Oktober 2026

Lanjut ke simulasi KPR, cek KPR subsidi, atau baca apa itu NJOP.

Ambil dari SPPT PBB objek tersebut, atau cek di Bapenda daerahnya
Harga yang kamu bayar per m² tanahRp 6.944.444 / m²
Nilai NJOP tanahRp 216.000.000
Rasio harga : NJOP2.3x
Penilaian awalWajar di banyak area
Dasar BPHTBRp 500.000.000

Metodologi.Alat ini membandingkan harga penawaran dengan NJOP resmi yang kamu masukkan sendiri. NJOP adalah nilai administratif untuk dasar pajak dan umumnya berada di bawah harga pasar, jadi rasio di atas 1x itu normal. Kami sengaja tidak menampilkan harga pasar per m² per kota, karena tidak ada dataset resmi publik untuk itu dan kami tidak mengarang angka. Pakai rasio ini sebagai bahan menawar dan bahan tanya, bukan sebagai vonis harga.

FAQDepok

Pertanyaan umum.

Bagaimana cara cek NJOP di Depok? +

Baca NJOP dan Nomor Objek Pajak (NOP) pada SPPT PBB objek yang ingin dinilai. Tautan E-PBB Kota Depok menyediakan informasi layanan resmi; layanan detail objek dapat memerlukan akun atau pengajuan. Konfirmasikan persyaratan kepada instansi daerah sebelum memakai NJOP di kalkulator.

Berapa batas penghasilan KPR subsidi di Depok? +

Depok masuk Zona 4 FLPP. Batas penghasilan maksimal per bulan adalah Rp 12.000.000 untuk status tidak kawin dan Rp 14.000.000 untuk yang sudah kawin, sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 [1, 2].

Sumber resmi
  1. Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 (naskah lengkap, JDIH Kementerian PKP) - lampiran besaran penghasilan MBR per zona (data diverifikasi 14 Oktober 2026)
  2. BP Tapera, KPR FLPP - tabel batas penghasilan maksimal per bulan berdasarkan zona wilayah (data diverifikasi 14 Oktober 2026)
  3. E-PBB Kota Depok - informasi dan layanan resmi pajak daerah (data diverifikasi 14 Oktober 2026)

Cara kami memilih sumber, memeriksa angka, dan menerima koreksi dijelaskan di kebijakan editorial.