Contoh surat kuasa pengambilan sertifikat tanah: dasar hukum dan unsur wajibnya

Pasal yang membolehkan orang lain mengambilnya

Mulai dari pertanyaan yang paling mendasar: atas dasar apa kantor pertanahan boleh menyerahkan sertifikat kepada orang yang namanya tidak tercantum di dalamnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, memuat Bagian Keempat berjudul Penerbitan Sertifikat. Pasal 31 ayat (3) berbunyi lengkap: "Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya."

Perhatikan susunan kalimatnya. Ia dimulai dengan kata pembatas "hanya boleh", jadi aturan dasarnya adalah larangan menyerahkan kepada siapa pun. Pemberian kuasa adalah satu-satunya pengecualian yang disebut. Karena itu petugas loket yang meminta surat kuasa bukan sedang mempersulit; dia sedang menjalankan satu-satunya jalan yang dibuka pasal tersebut.

Pola yang sama diulang untuk sertifikat pengganti. Pasal 57 ayat (2) menyatakan permohonan sertifikat pengganti hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah, atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta pejabat pembuat akta tanah atau kutipan risalah lelang, "atau kuasanya". Pasal 59 ayat (6) menyatakan sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertifikat tersebut "atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya".

Ada satu keadaan yang justru tidak memakai surat kuasa, dan ini sering keliru. Pasal 31 ayat (4) mengatur bahwa untuk hak atas tanah kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. Dokumennya adalah penunjukan tertulis, bukan pemberian kuasa. Kalau sertifikatmu atas nama beberapa orang, itulah bentuk yang perlu kamu siapkan.

Kenapa tidak ada blangko resmi, dan dari mana syaratnya

Untuk sebagian dokumen pertanahan, negara memang menetapkan bentuknya. Akta jual beli, misalnya, punya formulir baku yang lampirannya ditetapkan peraturan kepala badan, dan uraiannya ada di contoh AJB. Untuk surat kuasa pengambilan sertifikat, kami tidak menemukan blangko sejenis dalam bentuk yang bisa diverifikasi pada tanggal pemeriksaan.

Yang kami temukan adalah syaratnya, bukan bentuknya. Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan memuat matriks persyaratan per jenis layanan, dan pada hampir seluruh jenis layanan di dalamnya tercantum satu baris yang berbunyi sama: "Surat Kuasa apabila dikuasakan". Baris itu berdiri di sebelah baris identitas pemohon, tanpa keterangan bentuk, panjang, atau susunan kalimat.

Dengan kata lain, negara mensyaratkan adanya surat kuasa tetapi tidak menentukan rupanya. Konsekuensinya dua arah. Kamu bebas menyusunnya sendiri, dan sekaligus tidak ada patokan tunggal yang bisa dipakai membantah bila kantor pertanahan setempat meminta tambahan.

Ada satu hal yang perlu kamu tahu kalau memeriksa status peraturan itu sendiri, karena hasilnya membingungkan kalau dibaca sekilas.

Basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan menandai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 dengan blok "Dicabut dengan: Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan". Subjek peraturan pencabutnya jelas berbeda dari subjek yang dicabut, dan itu sinyal untuk membaca naskahnya.

Kami membacanya. Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 menyebut dua butir. Butir 1 mencabut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tanpa pembatas apa pun. Butir 2 menyebut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017, lalu ditutup frasa pembatas: "yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Peraturan berikutnya lebih tegas lagi. Pasal 35 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 mencabut Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 hanya "yang mengatur mengenai Pertimbangan Teknis Pertanahan", dan sama sekali tidak menyebut Peraturan Kepala Nomor 1 Tahun 2010.

Satu petunjuk tambahan datang dari halaman basis data itu sendiri: pada Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017, selain blok "Dicabut dengan", ada blok "Dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025" yang merinci kode standar pelayanan mana saja yang dicabut. Sebuah peraturan yang sudah mati seluruhnya pada 2018 tidak mungkin dicabut sebagian pada 2025.

Praktisnya untukmu: jangan menganggap ada satu format nasional yang wajib, dan jangan pula menganggap syaratnya sudah hilang. Yang paling tepat adalah membuka standar pelayanan yang dipublikasikan kantor pertanahan tempat berkasmu berada, lalu menyalin daftar persyaratannya apa adanya. Alur permohonan layanan pertanahan secara umum kami uraikan di cara mengurus sertifikat tanah.

Unsur yang membuat surat kuasa berfungsi

Karena bentuknya tidak dibakukan, yang menentukan sah tidaknya adalah isinya, dan isinya diatur di tempat lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab XVI tentang Pemberian Kuasa, Pasal 1792 sampai Pasal 1819.

Pasal 1792 memberi definisinya: "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa." Kata kuncinya "persetujuan" dan "atas nama". Ia perjanjian dua pihak, dan penerima kuasa bertindak untukmu, bukan untuk dirinya.

Pasal 1793 mengatur bentuknya dan jawabannya mengejutkan banyak orang: "Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan." Jadi menurut hukum perdata, kuasa lisan pun sah. Keharusan tertulis dalam urusan pertanahan datang dari syarat administrasi layanannya, bukan dari kitab undang-undang. Itu sebabnya percakapan telepon dengan petugas loket tidak akan menggantikan selembar surat, meskipun secara perdata kuasanya sudah ada.

Dua pasal berikutnya yang paling menentukan luas kewenangan. Pasal 1795 membedakan kuasa khusus, yaitu "hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih", dari kuasa umum yang "meliputi segala kepentingan pemberi kuasa". Pasal 1796 kemudian memasang rem: "Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas."

Bagi urusanmu, itu kabar baik dan peringatan sekaligus. Mengambil dokumen di loket adalah tindakan pengurusan, sehingga tidak membutuhkan rumusan khusus untuk memindahtangankan apa pun. Tetapi kalau kamu menulis kalimat sapu jagat seperti memberi kuasa untuk melakukan segala tindakan yang dipandang perlu, kamu tidak sedang menambah keamanan, melainkan membuka pintu yang tidak kamu maksud.

Pasal 1797 menutup celahnya dari sisi penerima: "Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya." Pasal 1806 menegaskan penerima kuasa yang sudah memberitahukan kuasanya secara sah kepada pihak ketiga tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di luar batas kuasa itu, kecuali ia mengikatkan diri secara pribadi. Dua pasal itu bersama-sama berarti: batas yang kamu tulis benar-benar menjadi batas, dan yang tidak kamu tulis menjadi risiko yang tidak ditanggung siapa pun.

Ada satu pasal yang jarang dibahas dan justru paling perlu kamu ketahui sebelum menyerahkan kuasa kepada pihak yang menagih jasa. Pasal 1812 berbunyi: "Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa." Artinya, orang yang kamu kuasakan mengambil sertifikat berhak menahan sertifikat itu sampai tagihannya kepadamu lunas. Kalau kamu menguasakan pengambilan kepada pihak yang juga menagih jasa pengurusan, selesaikan urusan pembayarannya lebih dulu, atau setidaknya sepakati tertulis kapan dan di mana penyerahan dilakukan.

Pasal 1802 melengkapinya dari sisi kewajiban: penerima kuasa wajib memberi laporan tentang apa yang telah dilakukannya dan memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasa itu.

Kerangka poin yang harus dimuat

Berikut kerangkanya. Sengaja disajikan sebagai daftar hal yang harus ada, bukan sebagai kalimat siap salin, karena kalimat yang tepat bergantung pada keadaanmu dan menyalinnya mentah-mentah justru sumber masalah.

1. Judul dan sifat kuasanya. Nyatakan bahwa ini kuasa khusus, bukan kuasa umum, sesuai pembedaan pada Pasal 1795. Kuasa khusus lebih sempit, dan sempit itu yang kamu inginkan.
2. Identitas pemberi kuasa selengkap yang ada di buku tanah. Nama harus sama persis dengan yang tercantum sebagai pemegang hak, karena Pasal 31 ayat (3) menautkan hak menerima pada nama di buku tanah. Beda satu huruf saja bisa menghentikan proses di loket. Cara membaca nama dan identitas pada dokumennya ada di contoh sertifikat tanah.
3. Identitas penerima kuasa. Nama, nomor identitas, dan alamat sesuai kartu identitas yang akan dia bawa, karena petugas akan mencocokkannya dengan yang asli.
4. Objek yang jelas dan tunggal. Jenis hak, nomor hak, nama desa atau kelurahan letak bidangnya, dan nomor surat ukur atau nomor identifikasi bidang bila ada. Menyebut "sertifikat tanah saya" saja membuat kuasanya kabur dan berpotensi ditolak. Anatomi penomoran itu diuraikan di nomor sertifikat tanah.
5. Perbuatan yang dikuasakan, ditulis sempit. Sebutkan tindakannya, yaitu mengambil dan menerima dokumen tertentu dari kantor pertanahan tertentu, lalu berhenti di situ. Jangan menambahkan frasa umum yang menyapu tindakan lain.
6. Nama kantor pertanahan dan nomor tanda terima berkasnya. Ini yang menghubungkan kuasamu dengan permohonan yang sedang berjalan. Uraian tentang nomor berkas dan tanda terima permohonan kami taruh terpisah di nomor berkas sertifikat tanah.
7. Larangan substitusi bila kamu tidak menghendakinya. Pasal 1803 mengatur tanggung jawab penerima kuasa atas orang lain yang ditunjuknya sebagai pengganti, dan menyebut keadaan-keadaan ketika penunjukan pengganti dianggap diperbolehkan. Kalau kamu ingin hanya orang itu yang boleh mengambil, tuliskan larangannya secara tegas.
8. Batas waktu berlakunya. Kitab undang-undang tidak mewajibkan ini, tetapi mencantumkannya membuat kuasamu mati sendiri bila tidak dipakai, sehingga tidak berkeliaran sebagai surat lama yang masih bisa dipakai orang.
9. Tempat, tanggal, dan tanda tangan kedua pihak. Karena pemberian kuasa adalah persetujuan menurut Pasal 1792, tanda tangan penerima kuasa membuat penerimaannya tegas, bukan disimpulkan diam-diam sebagaimana dimungkinkan Pasal 1793.
10. Lampiran. Fotokopi kartu identitas kedua pihak, tanda terima berkas, dan dokumen lain yang diminta kantor pertanahan setempat. Untuk sertifikat yang sebelumnya menjadi jaminan, lazimnya juga diminta bukti pelunasan atau dokumen penghapusan hak tanggungan, dan mekanismenya dijelaskan di roya adalah.

Satu hal yang perlu kamu ketahui tentang mengakhiri kuasa. Pasal 1813 menyebutkan sebab-sebab berakhirnya pemberian kuasa: penarikan kembali kuasa, pemberitahuan penghentian oleh penerima kuasa, meninggalnya, pengampuan, atau pailitnya salah satu pihak, dan sebab lain yang tercantum pada butir terakhir naskahnya. Pasal 1814 menegaskan pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila dikehendaki. Tetapi Pasal 1815 memasang batas penting: penarikan yang hanya diberitahukan kepada penerima kuasa tidak dapat diajukan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui penarikan itu. Jadi kalau kamu membatalkan kuasa, beri tahu juga kantor pertanahannya secara tertulis, bukan hanya orangnya.

Pasal 1816 menambahkan jalan yang lebih rapi: mengangkat penerima kuasa baru untuk urusan yang sama menyebabkan kuasa yang pertama tertarik kembali, terhitung sejak pengangkatan itu diberitahukan kepada penerima kuasa yang lama.

Meterai: kapan terutang, berapa, dan akibat bila lupa

Hampir semua orang tahu surat kuasa perlu meterai. Yang jarang diketahui adalah dasarnya, dan dasarnya tidak menyebut surat kuasa secara langsung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 3 ayat (1) menyatakan bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ayat (2) merinci dokumen perdata yang dimaksud, dan huruf a berbunyi "surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya".

Surat kuasa tidak disebut namanya. Ia masuk lewat frasa "surat lainnya yang sejenis", dan karena Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebut pemberian kuasa sebagai persetujuan, ia juga dekat dengan kategori surat perjanjian. Kami menyampaikan ini apa adanya karena kategori itu berpengaruh pada saat terutangnya.

Pasal 5 menetapkan tarifnya: "Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)." Pasal 4 menegaskan bea meterai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen.

Pasal 8 ayat (1) mengatur saat terutangnya per jenis. Huruf a angka 1 menyebut saat dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya. Huruf c angka 1 menyebut saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, untuk surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis. Praktisnya, kedua jalur itu bertemu di titik yang sama untuk surat kuasa: dibubuhi meterai lalu ditandatangani, dan diserahkan kepada penerima kuasa.

Pasal 9 ayat (1) menentukan siapa yang menanggung: "Dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima Dokumen." Untuk surat kuasa yang ditandatangani kedua pihak, pembagian ini biasanya diselesaikan dengan kesepakatan praktis, tetapi ketentuannya perlu kamu ketahui.

Perlu ditegaskan apa yang tidak diatur undang-undang ini. Bea meterai adalah pajak atas dokumen, dan bagian Penjelasan Umumnya membuka dengan kalimat itu persis. Undang-undang ini mengatur pengenaan pajaknya, saat terutangnya, pihak yang menanggung, dan akibat bila tidak dibayar. Ia tidak mengatur keabsahan perjanjian yang ada di dalam dokumennya. Karena itu kami tidak menyimpulkan apa pun tentang batal atau tidaknya kuasa yang lupa dimeterai; yang bisa dipastikan dari naskahnya hanyalah akibat perpajakan tadi, dan bahwa kantor pertanahan sebagai pihak yang menerima dokumen berhak menolak berkas yang tidak memenuhi persyaratan administrasinya.

Di bawah tangan, notaris, dan larangan kuasa mutlak

Pertanyaan yang selalu muncul berikutnya: perlu notaris atau tidak.

Untuk mengambil dokumen di loket, Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah membolehkan bentuk surat di bawah tangan, dan syarat pada matriks pelayanan pertanahan hanya menyebut "Surat Kuasa apabila dikuasakan" tanpa menuntut akta notaris. Jadi untuk perbuatan pengurusan yang sempit ini, surat di bawah tangan bermeterai umumnya cukup, dan yang menentukan diterima atau tidaknya adalah persyaratan yang dipublikasikan kantor pertanahan setempat.

Akta notaris menjadi pilihan yang masuk akal pada tiga keadaan. Pertama, bila pemberi kuasa berada jauh atau di luar negeri sehingga keaslian tanda tangannya sulit diyakini. Kedua, bila nilai dan risikonya besar sehingga kamu menginginkan tanggal dan identitas para pihak dikuatkan pejabat umum. Ketiga, dan ini yang paling penting, bila kuasanya bukan sekadar mengambil dokumen melainkan menyangkut perbuatan hukum atas tanahnya, karena Pasal 1796 menuntut kata-kata yang tegas untuk tindakan yang hanya dapat dilakukan seorang pemilik.

Sekarang bagian yang bisa membatalkan seluruh urusanmu, dan ini yang paling perlu kamu hindari.

Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan bahwa pejabat pembuat akta tanah menolak untuk membuat akta jika "salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak". Bagian Penjelasan pasal itu mendefinisikannya: "Yang dimaksudkan dalam huruf d dengan surat kuasa mutlak adalah pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberi kuasa, sehingga pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum pemindahan hak."

Larangan itu memang ditujukan pada pembuatan akta pemindahan hak, bukan pada pengambilan dokumen. Tetapi ia menjelaskan kenapa kamu tidak boleh menandatangani surat kuasa yang mencantumkan klausul tidak dapat ditarik kembali, apa pun judul suratnya. Begitu klausul itu muncul, dokumennya berubah sifat dari pengurusan menjadi sesuatu yang menyerupai pemindahan hak, dan Pasal 1814 yang memberimu hak menarik kembali kuasa justru kamu lepaskan sendiri.

Larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah juga menjadi judul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tertanggal 3 Juni 1982, yang di basis data hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang berstatus berlaku. Kami menyebutnya karena instruksi itu masih dirujuk dalam praktik, tetapi dasar yang paling kuat dan paling mudah kamu tunjukkan tetap Pasal 39 ayat (1) huruf d beserta penjelasannya, karena ia berbentuk peraturan pemerintah.

Sertipikat elektronik mengubah arti kata mengambil

Ada perubahan yang membuat sebagian pertanyaan tentang pengambilan sertifikat menjadi tidak relevan, dan perlu kamu ketahui sebelum menyusun surat apa pun.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, ditetapkan 16 Juni 2023 dan diundangkan 20 Juni 2023, mengatur penerbitan dokumen pendaftaran tanah dalam bentuk elektronik. Peraturan itu mencabut Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Pasal 1 angka 22 mendefinisikan Loket Pertanahan sebagai loket yang disediakan untuk menerima permohonan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, Kementerian, atau tempat lain yang ditunjuk sesuai kewenangannya. Pasal 7 menyebut permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali diajukan melalui Sistem Elektronik atau melalui Loket Pertanahan. Pasal 8 mengatur jalur elektroniknya: pemohon mengisi formulir dan mengunggah kelengkapan dokumen, menyertakan pernyataan kesesuaian antara dokumen cetak dan yang diunggah, lalu menyerahkan dokumen cetak ke Loket Pertanahan setelah permohonannya terkonfirmasi, untuk diverifikasi petugas.

Artinya untukmu, dua hal. Pertama, loket fisik belum hilang, jadi pertanyaan tentang pengambilan lewat kuasa masih relevan. Kedua, untuk bidang yang produknya sudah berbentuk dokumen elektronik, yang kamu "ambil" bukan lagi buku bersampul melainkan dokumen elektronik yang aksesnya menempel pada identitas pemegang hak. Karena itu langkah pertamamu bukan menyusun surat kuasa, melainkan bertanya bentuk produk layanannya apa. Bila jawabannya elektronik, kuasa untuk mengambil fisik menjadi tidak ada gunanya. Uraian tentang bentuk produk itu ada di sertifikat tanah elektronik.

Urutan langkah yang kami sarankan, disusun supaya kamu tidak menyiapkan dokumen yang ternyata tidak diperlukan.

1. Tanyakan lebih dulu bentuk produk layanannya kepada kantor pertanahan tempat berkasmu diproses: dokumen cetak yang diambil di loket, atau dokumen elektronik.
2. Minta daftar persyaratan pengambilan yang berlaku di kantor itu dalam bentuk tertulis atau tautan resmi, bukan penjelasan lisan.
3. Pastikan nama pemegang hak pada surat kuasamu sama persis dengan yang tercantum di buku tanah, sesuai Pasal 31 ayat (3).
4. Bila haknya kepunyaan bersama, siapkan penunjukan tertulis dari pemegang hak bersama yang lain menurut Pasal 31 ayat (4), bukan surat kuasa.
5. Susun kuasanya sempit, hanya untuk mengambil dan menerima dokumen tertentu di kantor tertentu, dengan objek yang disebut lengkap.
6. Bubuhkan meterai Rp10.000 pada tiap rangkap yang akan dipakai, lalu tanda tangani kedua pihak di tempat dan tanggal yang jelas.
7. Lampirkan identitas kedua pihak dan tanda terima berkas, dan siapkan aslinya untuk ditunjukkan di loket.
8. Selesaikan urusan pembayaran jasa lebih dulu bila penerima kuasanya juga pihak yang menagih, mengingat hak menahan pada Pasal 1812.
9. Bila kuasanya dibatalkan, beri tahu kantor pertanahan secara tertulis, bukan hanya orangnya, mengingat Pasal 1815.

Kalau yang kamu hadapi bukan pengambilan biasa melainkan sertifikat yang hilang, prosedurnya berbeda dan melibatkan pernyataan di bawah sumpah serta pengumuman; uraiannya ada di sertifikat tanah hilang. Kalau yang sedang berjalan adalah peralihan hak, syarat dan biayanya ada di syarat balik nama sertifikat tanah dan biaya balik nama sertifikat tanah, sedangkan bentuk akta yang mendahuluinya dibahas di AJB adalah.

Terakhir, cara memastikan halaman ini masih benar ketika kamu membacanya. Buka halaman Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan dan periksa blok status peraturannya; pada tanggal pemeriksaan statusnya berlaku dengan catatan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Untuk sisi layanan, jangan bersandar pada label status peraturan standar pelayanan, melainkan pada daftar persyaratan yang dipublikasikan kantor pertanahan tempat berkasmu berada, karena itulah yang benar-benar dipakai petugas di loket.