Harga rumah di PIK: angka resmi yang ada, dan yang tidak pernah ada

Jawaban singkatPertanyaan harga rumah di PIK tidak punya satu jawaban karena tidak ada satu daftar harga resmi untuk kawasan itu, dan karena nama PIK sekarang dipakai oleh dua kawasan yang berbeda provinsi. Yang dibahas di halaman ini adalah Pantai Indah Kapuk yang lama, yang berada di Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Angka resmi yang benar-benar diterbitkan negara untuk kawasan itu adalah Nilai Jual Objek Pajak, dan kami membacanya sendiri dari lampiran keputusan gubernur untuk tahun pajak 2026: di Kelurahan Kapuk Muara nilainya berkisar Rp5.095.000 sampai Rp29.223.000 per meter persegi tanah, sedangkan di Kelurahan Kamal Muara berkisar Rp2.508.000 sampai Rp31.875.000 per meter persegi. Rentang selebar itu ada di dalam satu kelurahan yang sama, jadi menyebut satu harga per meter untuk seluruh PIK selalu keliru. Perlu ditegaskan, keputusan gubernur itu sendiri menyatakan nilai tersebut dipakai untuk kepentingan perpajakan daerah, bukan sebagai harga pasar.
PIK yang mana, dan kenapa itu menentukan
Sebelum membicarakan angka apa pun, satu pertanyaan harus dijawab lebih dulu, dan jawabannya menentukan seluruh lapisan sesudahnya: unit yang kamu incar berada di kawasan Pantai Indah Kapuk yang lama, atau di kawasan yang lebih baru dengan nama serupa.
Kawasan Pantai Indah Kapuk yang lama berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tepatnya di Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Ini bukan tafsiran. Lampiran Keputusan Gubernur yang menetapkan Nilai Jual Objek Pajak untuk tahun 2026 memuat nama-nama jalan seperti Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Jalan Pantai Indah Utara, Jalan Pantai Indah Selatan, dan Jalan Pantai Indah Barat persis di bawah kepala halaman yang menyebut dua kelurahan itu.
Kawasan yang lebih baru berada di sisi barat dan melintasi batas provinsi ke wilayah Kabupaten Tangerang. Angka harga di sana justru diterbitkan pengembangnya sendiri dalam bentuk katalog, dan seluruh pembahasannya, termasuk lapisan pajak daerah Kabupaten Tangerang dan status proyek strategis nasionalnya, kami taruh terpisah di harga rumah di PIK 2. Halaman ini tidak mengulanginya.
Kenapa pembedaan ini bukan soal nama belaka. Pemungut pajaknya berbeda, peraturan daerahnya berbeda, dasar penetapan nilai objek pajaknya berbeda, dan rencana tata ruang yang mengatur apa yang boleh dibangun juga berbeda. Kalau kamu memakai angka dari satu sisi untuk menilai unit di sisi lain, hasilnya salah sejak langkah pertama.
Satu prinsip umum yang berlaku di sini dan sudah kami bedah tuntas di tempat lain: nama kawasan yang dibuat pengembang bukan satuan wilayah administrasi. Ia bisa membentang melewati batas kelurahan, kecamatan, bahkan provinsi, dan tidak ada kewajiban bagi pengembang untuk menyamakannya dengan peta administrasi. Uraian lengkapnya ada di harga rumah di BSD.
Angka resmi yang diterbitkan, dan yang tidak
Tidak ada daftar harga jual resmi yang diterbitkan pemerintah untuk perumahan di Indonesia, dan kawasan ini tidak terkecuali. Di kawasan yang sudah matang, sebagian besar transaksi juga berupa jual beli antarpemilik dan bukan penjualan unit baru, sehingga tidak ada satu pihak pun yang berkewajiban menerbitkan daftar harga. Angka yang beredar di situs agen dan lokapasar tidak kami pakai karena asal-usulnya tidak bisa diperiksa dan tidak bisa diulang oleh pembaca.
Yang benar-benar diterbitkan negara adalah satu jenis angka saja, yaitu Nilai Jual Objek Pajak. Untuk tahun pajak 2026, dasarnya adalah Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2026 tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026, ditetapkan di Jakarta pada 14 Januari 2026 oleh Gubernur Pramono Anung. Bagian Menimbangnya menyebut keputusan itu dibuat untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Diktum KESATU menetapkan dua hal: NJOP Bumi beserta klasifikasi dan besarannya pada Lampiran I, dan Daftar Biaya Komponen Bangunan yang dipakai sebagai dasar perhitungan NJOP Bangunan pada Lampiran II. Diktum KETIGA menyatakan keputusan itu mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Diktum KEDUA-nya justru yang paling penting untuk kamu baca, karena ia membatasi sendiri arti angkanya: "NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah." Dengan kalimat itu, pemerintah daerah sendiri menyatakan angka tersebut bukan taksiran harga pasar dan bukan patokan jual beli. Ia dasar pengenaan pajak.
NJOP tanah per meter di dua kelurahan PIK
Lampiran I keputusan gubernur itu berupa berkas 5.247 halaman berisi daftar per kelurahan, dengan kolom blok, nama jalan, kode zona nilai tanah, kelas bumi, pita penggolongan nilai jual bumi, dan nilai jual objek pajak bumi dalam rupiah per meter persegi. Kami menguraikan bagian dua kelurahan PIK baris demi baris dan mendapat 3.057 baris, yaitu 2.054 baris di Kapuk Muara dan 1.003 baris di Kamal Muara.
Delapan baris di Kamal Muara adalah ruas jalan tol, bernilai sampai Rp62.343.000 per meter persegi, dan kami keluarkan dari perhitungan karena itu bukan tanah yang bisa kamu beli. Sisanya 995 baris.
| Sebaran NJOP bumi 2026 | Kelurahan Kapuk Muara | Kelurahan Kamal Muara |
|---|---|---|
| Jumlah baris | 2.054 | 995 (di luar ruas tol) |
| Terendah | Rp5.095.000/m2 | Rp2.508.000/m2 |
| Peringkat 25 persen | Rp22.005.000/m2 | Rp8.145.000/m2 |
| Median | Rp22.323.000/m2 | Rp23.295.000/m2 |
| Peringkat 75 persen | Rp22.323.000/m2 | Rp26.343.000/m2 |
| Tertinggi | Rp29.223.000/m2 | Rp31.875.000/m2 |
| Nilai berbeda yang dipakai | 25 | 34 termasuk ruas tol |
Perhatikan dua hal. Pertama, jarak antara nilai terendah dan tertinggi di Kapuk Muara sekitar 5,7 kali lipat, dan di Kamal Muara sekitar 12,7 kali lipat. Kedua kelurahan itu memuat sekaligus jalan-jalan di dalam kawasan tertata dan gang-gang permukiman lama, dan negara memberi nilai yang sangat berbeda untuk keduanya. Kedua, median Kamal Muara justru sedikit lebih tinggi daripada Kapuk Muara, meskipun nilai terendahnya jauh lebih rendah. Jadi menyebut satu kelurahan "lebih mahal" dari yang lain tanpa menyebut ruasnya adalah pernyataan kosong.
Contoh nyata per ruas jalan, semuanya dikutip apa adanya dari lampiran itu.
| Kelurahan | Contoh nama jalan pada lampiran | NJOP bumi 2026 |
|---|---|---|
| Kamal Muara | Jl Pantai Indah Kapuk Boulevard, Jl Marina Raya | Rp29.223.000/m2 |
| Kamal Muara | Jl Diamond Crystal Golf, Jl Emerald Golf, Jl Taman Golf Timur | Rp27.763.000/m2 |
| Kamal Muara | Jl Garden Island, Jl Garden Imperial, Jl Garden Gardenia | Rp26.343.000/m2 |
| Kamal Muara | Jl Elang Laut | Rp23.295.000/m2 |
| Kamal Muara | Jl Pantai Indah Barat (blok 012) | Rp20.755.000/m2 |
| Kamal Muara | Jl Kamal Muara, Jl Kapuk Kamal (blok 012) | Rp9.843.000/m2 |
| Kamal Muara | Jl Raya Kamal Muara, Jl Tanggul (blok 001) | Rp2.640.000/m2 |
| Kapuk Muara | Jl Pantai Indah Utara, Jl Pantai Indah Utara II, Jl Katamaran Permai | Rp29.223.000/m2 |
| Kapuk Muara | Jl Bahtera Raya, Jl Bahtera Permai, Jl Pantai Indah Utara 1 | Rp27.405.000/m2 |
| Kapuk Muara | Jl Camar Indah, Jl Pantai Indah Selatan I | Rp23.623.000/m2 |
| Kapuk Muara | Jl Florence, Jl Venice, Jl Kapuk Muara (blok 001) | Rp22.323.000/m2 |
| Kapuk Muara | Jl Pantai Indah Barat, Jl Pantai Indah Selatan (blok 014) | Rp21.063.000/m2 |
| Kapuk Muara | Jl Kapuk Raya (blok 023) | Rp18.663.000/m2 |
| Kapuk Muara | Jl Vikamas Barat (blok 025) | Rp7.623.000/m2 |
| Kapuk Muara | Jl Kapuk Muara (blok 016) | Rp5.095.000/m2 |
Nama jalan yang sama bisa muncul dengan nilai berbeda di blok berbeda. Jalan Kapuk Muara, misalnya, muncul pada Rp22.323.000 di blok 001 dan pada Rp5.095.000 di blok 016. Karena itu nomor blok pada baris lampiran sama pentingnya dengan nama jalannya, dan yang memastikan blok mana milik bidangmu adalah SPPT-nya sendiri.
Ada satu jebakan teknis yang perlu kamu tahu kalau memeriksa sendiri. Kolom sebelum NJOP berisi pita penggolongan, misalnya "22.005.000 s/d 22.640.000". Orang wajar akan mengira NJOP-nya titik tengah pita itu, dan untuk baris tersebut memang benar, hasilnya Rp22.323.000. Tetapi itu tidak berlaku untuk semua kelas. Pada pita "26.690.000 s/d 27.405.000", NJOP yang tercantum justru Rp27.405.000, yaitu batas atasnya. Dari 3.057 baris yang kami urai di dua kelurahan ini, 1.929 baris memakai titik tengah dan 1.128 baris memakai batas atas. Jadi jangan menghitung sendiri dari pitanya; baca kolom nilai jual objek pajak buminya.
Angka-angka di atas hanya menyangkut tanah. Nilai bangunannya dihitung terpisah dari Daftar Biaya Komponen Bangunan pada Lampiran II keputusan yang sama, dan uraian daftar itu beserta rentang NJOP untuk seluruh wilayah Jakarta ada di harga rumah di Jakarta. Arti angka NJOP per meter persegi dijelaskan di NJOP meter adalah, definisi umumnya di NJOP adalah, dan cara nilai itu dibentuk dari nol di cara menghitung NJOP.
Yang boleh berdiri di atas kaveling, dan siapa yang menentukan
Nilai sebuah kaveling di kawasan tertata tidak ditentukan oleh luasnya saja, melainkan oleh apa yang boleh berdiri di atasnya. Untuk sebagian kawasan ini, aturannya dituangkan dalam dokumen bernama panduan rancang kota.
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107 Tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Metro Pantai Indah Kapuk ditetapkan pada 8 Agustus 2017 dan diundangkan pada 14 Agustus 2017 dalam Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 63010. Pasal 1 angka 7 mendefinisikan panduan rancang kota sebagai panduan perencanaan kawasan yang memuat kriteria, ketentuan, persyaratan, standar dimensi, dan standar kualitas yang mengarahkan pembangunan suatu kawasan.
Perlu segera dicatat batas cakupannya, karena ini sering disalahpahami. Pasal 4 ayat (1) menetapkan lokasinya di Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan ayat (2) menyebut luas wilayah perencanaannya lebih kurang 21 hektare. Dua puluh satu hektare adalah satu kawasan terpadu di dalam Pantai Indah Kapuk, bukan seluruh kawasan yang orang sebut PIK. Jadi peraturan ini tidak otomatis mengatur kaveling yang kamu incar, dan itu justru alasan kamu perlu memeriksa dokumen per bidang.
Pasal 5 menempatkan panduan itu sebagai ketentuan teknis lebih lanjut dari rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Pasal 6 menyebut delapan strategi penataan, di antaranya pembagian segmen pembangunan, penerapan konsep permukaan bersama sebagai zona transisi antartema blok, pemanfaatan ruang terbuka pada sempadan lahan privat untuk sirkulasi, parkir, dan ruang terbuka hijau, serta pengaturan tata massa bangunan di sekitar bangunan penanda kawasan.
Yang paling bisa kamu pakai ada di Pasal 7. Ayat (1) menegaskan bahwa daerah perencanaan yang dicantumkan dalam Gambar Perencanaan Arsitektur harus mengacu pada hasil ukur atau Keterangan Rencana Kota. Ayat (2) mengatur bahwa pendistribusian intensitas pemanfaatan ruang harus mengacu pada tabel distribusi dalam lampirannya. Ayat (3) menyebut bahwa Gambar Perencanaan Arsitektur dan Keterangan Rencana Kota diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dengan kata lain, dokumen yang menjawab pertanyaan "apa yang boleh saya bangun di bidang ini" bukan brosur dan bukan panduan rancang kotanya sendiri, melainkan Keterangan Rencana Kota untuk bidang tersebut. Itu dokumen yang bisa diminta, dan permohonannya diajukan ke dinas yang sama.
Ada satu pasal yang jarang ada di peraturan sejenis dan pantas kamu ketahui. Pasal 9 berbunyi bahwa dalam hal terdapat sengketa kepemilikan atas lahan dalam kawasan tersebut, Peraturan Gubernur ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pembuat aturannya sendiri, pada 2017, sudah memasang tombol pemutus yang terikat pada status kepemilikan tanah di kawasan itu. Bagi pembeli, itu satu alasan tambahan untuk memeriksa alas hak sampai tuntas sebelum membayar apa pun.
Pasal 10 menutup dengan mencabut Keputusan Gubernur Nomor 1354 Tahun 2007 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Pantai Indah Kapuk, dan Pasal 11 menyatakan peraturan itu berlaku pada tanggal diundangkan.
Dua peraturan yang dirujuk panduan itu sudah dicabut
Bagian ini kami masukkan supaya kamu tidak mengejar dokumen yang sudah tidak ada, lalu menyimpulkan bahwa kamu salah mencari.
Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2017 menggantungkan dirinya pada dua peraturan daerah. Pasal 3 dan Pasal 5 menyebut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Pasal 6 huruf a bahkan memerintahkan penyesuaian ketentuan teknis tata ruang dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.
Kedua peraturan daerah itu kini berstatus tidak berlaku.
| Yang dirujuk Pergub 107/2017 | Status sekarang | Penggantinya |
|---|---|---|
| Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030 | Tidak Berlaku | Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, ditetapkan 16 Oktober 2024, diundangkan 21 Oktober 2024 |
| Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi | Tidak Berlaku | Dicabut oleh Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2022; rencana rincinya kini pada Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022, diundangkan 27 Juni 2022 |
| Pergub DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2017 sendiri | Berlaku menurut basis data hukum provinsi | Rujukan di dalamnya belum diperbarui |
Kami tidak menyimpulkan bahwa panduan rancang kotanya jadi batal karena itu. Peraturan yang menggantikan biasanya memuat ketentuan peralihan, dan status Pergub 107/2017 sendiri di basis data hukum provinsi masih tertulis berlaku. Yang kami simpulkan adalah bahwa rujukan silangnya sudah tidak bisa dipakai sebagai jalan pintas. Kalau kamu ingin tahu zonasi bidang tertentu hari ini, jangan menelusuri Perda 1/2014 yang sudah dicabut; bacalah rencana detail tata ruang yang berlaku sekarang, lalu mintalah Keterangan Rencana Kota untuk bidang itu.
Perlu diketahui juga bahwa dasar kewilayahan kawasan ini lebih tua dari semuanya. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta masih berstatus berlaku menurut basis data peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, dengan catatan diubah sebagian oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008. Kami menyebutnya di sini bukan untuk membahas reklamasinya, melainkan supaya kamu tahu bahwa lapisan aturan di kawasan ini bertingkat dan tidak semuanya bisa dibaca dari satu dokumen.
Lapisan pajak yang menempel sesudah akad
Harga yang disepakati bukan angka terakhir yang keluar dari kantongmu. Ada dua lapis pajak daerah yang menempel, dan keduanya dihitung dari nilai, bukan dari luas.
Lapis pertama adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dibayar sekali saat perolehan hak. Lapis kedua adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dibayar tiap tahun selama kamu memiliki bidang itu. Keduanya di Jakarta diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2041, dan tarif serta pengurangnya kami uraikan di harga rumah di Jakarta. Mekanisme umum keduanya ada di BPHTB adalah dan PBB rumah, sedangkan hubungan ketiganya dijelaskan di NJOP, PBB, dan BPHTB.
Yang khusus perlu kamu ketahui di Jakarta adalah bahwa keringanan tidak diberikan berdasarkan besar kecilnya rumah, melainkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan terpisah. Kriteria itu ada pada Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2025 tentang Kriteria Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 458 Tahun 2026, ditetapkan pada 18 Mei 2026. Perubahan itu mengganti ketentuan Romawi I huruf B angka 4 pada lampirannya, yaitu daftar dokumen persyaratan khusus untuk permohonan pengurangan pokok.
Kriteria yang tercantum pada lampiran tersebut bertumpu pada keadaan wajib pajak atau sifat objeknya: wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah sehingga kewajibannya sulit dipenuhi, wajib pajak badan yang merugi atau nilai aktiva bersihnya turun, wajib pajak yang dinyatakan pailit, objek yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, atau kerusuhan, objek yang dipakai untuk penyelenggaraan pendidikan oleh yayasan, kantor organisasi bantuan hukum terakreditasi, kantor organisasi profesi, kantor lembaga amil zakat, serta bangunan cagar budaya. Tiap kriteria disertai daftar dokumen yang harus dilampirkan.
Tidak ada satu pun kriteria yang berbunyi "rumah tinggal di kawasan tertentu". Jadi untuk rumah tinggal biasa di kawasan ini, anggaplah pajak tahunannya terutang penuh, dan kalau kamu merasa memenuhi salah satu kriteria di atas, jalur administrasinya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok dan atau Sanksi Administratif Pajak Daerah.
Satu pengingat yang berlaku umum: menuliskan nilai transaksi lebih rendah di akta tidak menurunkan tagihan, karena dasar pengenaan mengambil yang lebih tinggi antara nilai perolehan dan nilai jual objek pajak. Yang berkurang hanya rasa aman.
Urutan memeriksa satu unit di PIK
Urutan ini disusun supaya kamu gugur di langkah murah lebih dulu, bukan setelah menyetor tanda jadi.
- Pastikan kawasannya. Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara atau kawasan yang lebih baru di sisi Banten. Dibuktikan dengan SPPT PBB, bukan dengan alamat pemasaran. Kalau ternyata yang kedua, pindah baca ke harga rumah di PIK 2.
- Catat kelurahan dan nomor bloknya. Kapuk Muara atau Kamal Muara, dan blok berapa. Ini yang menentukan baris mana pada lampiran keputusan gubernur yang berlaku untuk bidangmu.
- Ambil NJOP bumi dari barisnya sendiri. Jangan memakai median kelurahan, jangan memakai angka jalan sebelah. Selisih antarblok di kelurahan yang sama bisa berlipat-lipat.
- Hitung nilai tanahnya lalu bandingkan dengan penawaran. Kalikan NJOP per meter dengan luas tanah tercatat, dan pakai hasilnya sebagai lantai, bukan sebagai harga. Perbedaan yang wajar antara harga penawaran dan angka itu dijelaskan di harga rumah.
- Minta Keterangan Rencana Kota. Peruntukan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian, dan garis sempadan. Tanpa dokumen ini kamu tidak tahu apa yang boleh kamu bangun atau ubah kelak.
- Periksa jenis dan sisa masa haknya. Untuk hak guna bangunan, tanggal berakhirnya menentukan biaya perpanjangan yang harus kamu anggarkan. Perbedaan bentuk hak dan cara membaca sertifikatnya ada di sertifikat rumah dan HGB adalah.
- Cek perizinan bangunannya. Persetujuan bangunan gedung menyebut luas dan spesifikasi yang disetujui, dan itu bisa diadu dengan kondisi nyata. Bedanya dengan izin lama ada di IMB dan PBG.
- Susun anggaran sekali bayar dan anggaran tahunan terpisah. Bea perolehan hak, biaya notaris atau pejabat pembuat akta tanah, biaya balik nama, dan pengecekan sertifikat masuk ke yang pertama; pajak bumi dan bangunan serta iuran pengelolaan kawasan masuk ke yang kedua.
- Kalau yang kamu incar unit bertingkat, bacanya berbeda. Nilai tanah bersama dan biaya bulanannya punya logika sendiri, dan itu diuraikan di harga apartemen di Jakarta serta apartemen.
Kalau kamu masih membandingkan kawasan ini dengan kawasan tertata lain di Jabodetabek, kerangka menilainya ada di cara menilai perumahan dan apartemen.
Terakhir, cara memastikan angka di halaman ini masih berlaku ketika kamu membacanya. Nilai jual objek pajak ditetapkan tiap tahun pajak, jadi buka portal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan cari keputusan gubernur untuk tahun berjalan; kalau nomornya sudah berubah, angka pada tabel di atas perlu dibaca ulang dari lampiran yang baru. Untuk sisi tata ruang, buka basis data hukum provinsi pada halaman Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2017 dan periksa blok status peraturannya. Selama tidak ada entri yang menyatakan peraturan itu dicabut, isinya masih hidup, tetapi rujukan silangnya tetap harus dibaca terhadap rencana tata ruang yang berlaku sekarang.
Pertanyaan umum
Berapa harga rumah di PIK per meter persegi? +
Tidak ada satu angka yang benar, dan tidak ada daftar harga resmi yang diterbitkan pemerintah untuk kawasan ini. Angka resmi yang ada hanyalah Nilai Jual Objek Pajak, yang menurut Lampiran I Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2026 berkisar Rp5.095.000 sampai Rp29.223.000 per meter persegi tanah di Kelurahan Kapuk Muara, dan Rp2.508.000 sampai Rp31.875.000 per meter persegi di Kelurahan Kamal Muara di luar ruas jalan tol. Mediannya Rp22.323.000 dan Rp23.295.000. Perlu ditegaskan, diktum KEDUA keputusan itu menyatakan nilai tersebut digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah, jadi ia bukan harga pasar dan bukan patokan menawar.
Apa bedanya PIK di Jakarta Utara dengan PIK 2? +
Beda provinsi, beda pemungut pajak, dan beda dasar hukum tata ruangnya. Kawasan Pantai Indah Kapuk yang lama berada di Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, sehingga tunduk pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pada keputusan gubernur tentang nilai jual objek pajak. Kawasan yang lebih baru berada di sisi barat dan melintasi batas provinsi ke wilayah Kabupaten Tangerang. Karena itu angka, tarif, dan prosedur dari satu sisi tidak boleh dipakai untuk menilai unit di sisi lain. Pembahasan sisi Tangerangnya, termasuk katalog harga yang diterbitkan pengembangnya, ada di halaman terpisah tentang harga rumah di PIK 2.
Kenapa NJOP di satu kelurahan bisa berbeda sampai belasan kali lipat? +
Karena satu kelurahan memuat banyak zona nilai tanah yang berbeda. Kelurahan Kamal Muara, misalnya, memuat sekaligus jalan-jalan di dalam kawasan tertata dan gang-gang permukiman lama, sehingga nilainya membentang dari Rp2.508.000 sampai Rp31.875.000 per meter persegi. Lampiran keputusan gubernur menyusun daftarnya per blok dan per nama jalan, bukan per kelurahan, jadi yang menentukan nilai bidangmu adalah baris yang cocok dengan blok dan jalannya. Nama jalan yang sama pun bisa muncul dengan nilai berbeda di blok berbeda, misalnya Jalan Kapuk Muara yang bernilai Rp22.323.000 di blok 001 dan Rp5.095.000 di blok 016.
Apakah nilai jual objek pajak sama dengan titik tengah pita penggolongannya? +
Tidak selalu, dan ini jebakan yang mudah membuat perhitunganmu meleset. Pada sebagian kelas, nilai jual objek pajak memang titik tengah pita, misalnya pita Rp22.005.000 sampai Rp22.640.000 yang menghasilkan Rp22.323.000. Pada sebagian kelas lain, nilainya justru sama dengan batas atas pita, misalnya pita Rp26.690.000 sampai Rp27.405.000 yang menghasilkan Rp27.405.000. Dari 3.057 baris yang kami urai di dua kelurahan Pantai Indah Kapuk, 1.929 baris memakai titik tengah dan 1.128 baris memakai batas atas. Jadi jangan menghitung sendiri dari pitanya, bacalah kolom nilai jual objek pajak buminya.
Dokumen apa yang menentukan apa yang boleh dibangun di kaveling PIK? +
Keterangan Rencana Kota untuk bidang tersebut, yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 107 Tahun 2017 menegaskan bahwa daerah perencanaan yang dicantumkan dalam Gambar Perencanaan Arsitektur harus mengacu pada hasil ukur atau Keterangan Rencana Kota, dan ayat (3) menyebut kedua dokumen itu diterbitkan oleh dinas tersebut. Perlu dicatat, panduan rancang kota pada Peraturan Gubernur itu hanya mencakup wilayah perencanaan seluas lebih kurang 21 hektare di Kecamatan Penjaringan menurut Pasal 4 ayat (2), jadi ia tidak otomatis mengatur setiap kaveling di kawasan yang orang sebut PIK.
Apakah ada keringanan pajak bumi dan bangunan untuk rumah tinggal di Jakarta? +
Ada, tetapi kriterianya tidak menyangkut lokasi atau ukuran rumah. Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 458 Tahun 2026 tanggal 18 Mei 2026 mendaftar kriteria pengurangan pokok berdasarkan keadaan wajib pajak atau sifat objeknya, yaitu orang pribadi berpenghasilan rendah, badan yang merugi atau nilai aktiva bersihnya menurun, wajib pajak yang dinyatakan pailit, objek yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, atau kerusuhan, objek untuk penyelenggaraan pendidikan oleh yayasan, kantor organisasi bantuan hukum terakreditasi, kantor organisasi profesi, kantor lembaga amil zakat, dan bangunan cagar budaya. Tiap kriteria disertai dokumen persyaratan khusus, dan jalur administrasinya diatur Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025.
Apakah Pergub 107 Tahun 2017 mengatur seluruh kawasan PIK? +
Tidak. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2017 menempatkan lokasinya di Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan ayat (2) menyebut luas wilayah perencanaannya lebih kurang 21 hektare. Itu satu kawasan pembangunan terpadu di dalam Pantai Indah Kapuk, bukan seluruh kawasan yang orang sebut PIK. Karena itu ketentuan teknis untuk kaveling yang kamu incar tetap harus dipastikan lewat Keterangan Rencana Kota bidang itu sendiri.
- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2026 tentang NJOP PBB-P2 Tahun 2026 (Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta) - Diakses 4 September 2026, halaman peraturan perpajakan resmi tempat berkas keputusan beserta lampirannya disediakan. Uji soft-404 pada domain ini membalas HTTP 500 untuk alamat yang sengaja dikarang, jadi status 200 di sini bermakna
- Naskah dan Lampiran Kepgub DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2026 (PDF) - Diunduh dan dibaca 4 September 2026, berkas 22.412.639 byte, 5.247 halaman. Dua halaman keputusannya berupa pindaian tanpa lapisan teks, jadi dirender ke gambar lalu dibaca: judul Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2026 tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026, Menimbang menyebut pelaksanaan Pasal 33 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, diktum KESATU menetapkan NJOP Bumi pada Lampiran I dan Daftar Biaya Komponen Bangunan pada Lampiran II, diktum KEDUA menyatakan NJOP PBB-P2 digunakan untuk kepentingan perpajakan daerah, diktum KETIGA menyatakan berlaku 1 Januari 2026, ditetapkan di Jakarta 14 Januari 2026 oleh Pramono Anung. Lampiran I berjudul KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP PERMUKAAN BUMI BERUPA TANAH TAHUN 2026 dengan kolom BLK, NAMA JALAN, KODE ZNT, KELAS BUMI, PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI, dan NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI. Kelurahan 001 Kamal Muara ada pada halaman 4545 sampai 4565 dan Kelurahan 002 Kapuk Muara pada halaman 4566 sampai 4608, keduanya di Kecamatan 010 Penjaringan, Kota 75 Jakarta Utara. Kami mengurai 3.057 baris dari dua kelurahan itu: Kapuk Muara 2.054 baris dengan NJOP Rp5.095.000 sampai Rp29.223.000 per m2 dan median Rp22.323.000; Kamal Muara 1.003 baris, di antaranya delapan baris ruas tol yang mencapai Rp62.343.000 per m2 dan dikeluarkan dari hitungan, menyisakan 995 baris dengan Rp2.508.000 sampai Rp31.875.000 per m2 dan median Rp23.295.000. Uji keteraturan internal: 1.929 baris memiliki NJOP sama dengan titik tengah pita penggolongan dan 1.128 baris sama dengan batas atas pita, jadi NJOP tidak boleh dihitung sendiri dari pitanya
- Pergub DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Metro Pantai Indah Kapuk (JDIH Provinsi DKI Jakarta) - Diakses 4 September 2026. Halaman dokumen menulis tempat penetapan Jakarta, tanggal penetapan 8 Agustus 2017, tanggal pengundangan 14 Agustus 2017, sumber BD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Nomor 63010, dan status Berlaku. PERINGATAN VERIFIKASI: domain jdih.jakarta.go.id membalas HTTP 200 untuk alamat dokumen yang sengaja dikarang dan menampilkan halaman Beranda, jadi kode status di sana tidak bermakna. Keberadaan halaman ini diperiksa lewat elemen title yang berbunyi Peraturan Perundang-undangan dan lewat isi metadatanya, bukan lewat kode status
- Naskah Pergub DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2017 (PDF, JDIH Provinsi DKI Jakarta) - Diunduh dan dibaca seluruhnya 4 September 2026, berkas 69.828 byte, 6 halaman, berupa salinan. Pasal 1 angka 7 mendefinisikan panduan rancang kota; Pasal 4 ayat (1) menetapkan lokasi di Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara dan ayat (2) menyebut luas wilayah perencanaan lebih kurang 21 ha; Pasal 5 menempatkannya sebagai ketentuan teknis lebih lanjut dari RDTR dan Peraturan Zonasi; Pasal 6 memuat delapan strategi penataan; Pasal 7 ayat (1) mewajibkan Gambar Perencanaan Arsitektur mengacu hasil ukur atau Keterangan Rencana Kota, ayat (2) mewajibkan pendistribusian intensitas mengacu tabel pada lampiran, ayat (3) menyebut GPA dan KRK diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Pasal 8 ketentuan peralihan perizinan; Pasal 9 menyatakan Peraturan Gubernur ini akan dicabut bila terdapat sengketa kepemilikan atas lahan dalam kawasan; Pasal 10 mencabut Keputusan Gubernur Nomor 1354 Tahun 2007; Pasal 11 berlaku pada tanggal diundangkan. Ditandatangani Djarot Saiful Hidayat dan Sekretaris Daerah Saefullah. Catatan berkas: salinan ini hasil pindai dengan sejumlah galat pengenalan huruf, jadi kutipan diambil dari kalimat yang terbaca utuh
- Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (peraturan.bpk.go.id) - Diakses 4 September 2026, status Tidak Berlaku, blok status peraturan berbunyi Dicabut dengan PERDA Prov. DKI Jakarta No. 3 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi. Ini peraturan yang dirujuk Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 huruf a Pergub 107/2017. Catatan pemeriksaan: peraturan.bpk.go.id mengabaikan bagian slug pada alamat Details dan tetap membalas HTTP 200 sambil menampilkan dokumen lain bila nomornya keliru, jadi tiap tautan diverifikasi lewat judul dokumen pada halamannya
- Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 (peraturan.bpk.go.id) - Diakses 4 September 2026, status Berlaku, blok status peraturan hanya memuat Mencabut PERDA Prov. DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
- Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (peraturan.bpk.go.id) - Diakses 4 September 2026, ditetapkan dan diundangkan 12 Januari 2012, sumber Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1, status Tidak Berlaku, dicabut dengan Perda Prov. DKI Jakarta No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Ini peraturan yang dirujuk bagian Menimbang huruf b serta Pasal 3 dan Pasal 5 Pergub 107/2017
- Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (peraturan.bpk.go.id) - Diakses 4 September 2026, ditetapkan 16 Oktober 2024, diundangkan 21 Oktober 2024, sumber Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 103, status Berlaku, mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2012
- Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (peraturan.bpk.go.id) - Diakses 4 September 2026, ditetapkan dan diundangkan 27 Juni 2022, sumber Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 63003, status Berlaku. Inilah pengaturan rencana rinci tata ruang yang berlaku setelah Perda Nomor 1 Tahun 2014 dicabut
- Keputusan Gubernur Nomor 458 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Kepgub Nomor 857 Tahun 2025 tentang Kriteria Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok PBB-P2 (JDIH Provinsi DKI Jakarta) - Diakses 4 September 2026, tanggal penetapan 18 Mei 2026, status Berlaku, keterangan status Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2025. Berkasnya berupa pindaian lima halaman tanpa lapisan teks, jadi dirender ke gambar lalu dibaca: bagian Mengingat menyebut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 (LD 2024 Nomor 201, TLD Nomor 2041) dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif Pajak Daerah (BD 2025 Nomor 62011); Pasal I mengubah ketentuan Romawi I huruf B angka 4 pada Lampiran Kepgub 857 Tahun 2025; lampirannya memuat tabel Kriteria dan Dokumen Persyaratan Khusus untuk permohonan pengurangan pokok PBB-P2, mencakup wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah, wajib pajak badan yang merugi atau nilai aktiva bersihnya menurun, wajib pajak pailit, objek terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, atau kerusuhan, objek pendidikan oleh yayasan, kantor organisasi bantuan hukum terakreditasi, kantor organisasi profesi, kantor lembaga amil zakat, dan bangunan cagar budaya. Ditandatangani Gubernur Pramono Anung
- Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta (peraturan.bpk.go.id) - Diakses 4 September 2026, status Berlaku, blok status peraturan menyebut Diubah sebagian dengan PERPRES No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Dipakai hanya untuk menunjukkan bahwa lapisan aturan kewilayahan kawasan ini bertingkat, bukan untuk membahas reklamasinya
Cara kami memilih sumber, memeriksa angka, dan menerima koreksi dijelaskan di kebijakan editorial.