Rumah subsidi Batam: batas harganya bukan Rp166 juta, dan tanahnya punya aturan sendiri

Dua angka yang berlaku di Batam

Program rumah subsidi ditetapkan pemerintah pusat, jadi angkanya tidak ditentukan pengembang. Masalahnya, angka yang beredar untuk Batam sering disalin dari kota Sumatera lain, dan itu keliru. Kepulauan Riau memang dikeluarkan dari kelompok Sumatera pada dokumen yang mengatur harga, dan disebut sendiri pada dokumen yang mengatur penghasilan.

Angka pertama adalah batas harga jual unitnya. Lampiran huruf A Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1722/KPTS/M/2026 membagi Indonesia menjadi lima kelompok wilayah. Kelompok 1 berbunyi "Sumatera, kecuali Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai" ditambah Jawa di luar Jakarta dan sekitarnya, dengan harga jual paling banyak Rp166.000.000. Kepulauan Riau justru muncul di kelompok 2 pada butir pertamanya, berbunyi "Provinsi Kepulauan Riau, kecuali Kepulauan Anambas", bersama Bangka Belitung, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Sulawesi, dengan harga jual paling banyak Rp173.000.000. Kota Batam berada di Provinsi Kepulauan Riau dan bukan Kepulauan Anambas, jadi angka yang berlaku Rp173.000.000 ^[2].

Satu detail kecil yang menunjukkan naskahnya perlu dibaca sendiri: penomoran huruf pada kelompok 2 melompat, yaitu a, b, c, lalu b lagi untuk Sulawesi. Isinya tidak berubah karena itu, tetapi ini alasan tambahan untuk tidak memercayai kutipan tangan kedua.

Perhatikan juga bahwa Kepulauan Anambas, yang secara administratif juga berada di Provinsi Kepulauan Riau, dikecualikan lagi dan masuk kelompok 4 dengan harga jual paling banyak Rp185.000.000 ^[2]. Jadi satu provinsi memuat dua batas harga yang berbeda, dan pertanyaan pertama sebelum membandingkan harga adalah kabupaten atau kotanya, bukan provinsinya.

Angka kedua adalah batas penghasilanmu. Lampiran Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 membagi wilayah menjadi empat zona. Menariknya, cara menulis pengecualiannya berbeda. Zona 1 berbunyi "Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat" tanpa mengecualikan apa pun dari kata Sumatera. Tetapi Zona 2 menyebut "Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali" secara eksplisit, dan penyebutan nama provinsi itulah yang berlaku untuk Kepulauan Riau. Batasnya Rp9.000.000 per bulan untuk yang tidak kawin, Rp11.000.000 untuk yang kawin, dan Rp11.000.000 untuk kategori satu orang peserta Tapera ^{[4, 8]}.

Kedua lampiran itu kami baca dari naskah PDF-nya sendiri dengan mode ekstraksi tabel, bukan mode tata letak. Alasannya praktis: pada mode tata letak, kelima harga di Lampiran Kepmen 1722 menumpuk semuanya ke baris pertama sehingga seolah-olah kelompok 1 punya lima angka, dan keempat baris zona di Lampiran Permen 5/2025 menumpuk ke Zona 1. Hasil yang salah itu tetap terlihat rapi, jadi kalau kamu mengecek sendiri, bandingkan dua mode dan pilih yang urutannya masuk akal. Uraian lengkap keempat zona penghasilan beserta cara menghitung penghasilan bersih dan gabungan suami istri ada di batas penghasilan rumah subsidi, dan tabel lima kelompok harga untuk seluruh Indonesia ada di perumahan subsidi.

Batas ukurannya sama di seluruh Indonesia. Diktum KESATU Kepmen 1722/KPTS/M/2026 menetapkan luas lahan efektif 60 m2 sampai 200 m2, lebar muka kaveling minimal 5 m, dan luas lantai 21 m2 sampai 36 m2. Riwayat perubahan aturan luas itu ada di ukuran rumah subsidi, dan arti angka tipenya ada di rumah tipe 36.

Tanah Batam berada di atas HPL

Sampai di sini semuanya masih sama dengan kota lain. Yang berikut ini tidak.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memegang Hak Pengelolaan atas tanah di kawasannya, dan aturan operasionalnya sekarang ada pada Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanahan, yang ditetapkan dan mulai berlaku 26 September 2025 serta mencabut Peraturan Kepala Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Nomor 13 Tahun 2024.

Ketentuan umum peraturan itu mendefinisikan Alokasi Tanah sebagai penyerahan bagian-bagian tanah dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam kepada Penerima Alokasi Tanah untuk dipergunakan sesuai peruntukan yang ditentukan. Pada bagian lain, naskahnya menyebut dokumen kepemilikan pemegangnya sebagai hak sekunder atas hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam. Jadi untuk bidang yang berada dalam Hak Pengelolaan itu, struktur haknya bertingkat, dan yang berada di lapisan bawah adalah Hak Pengelolaan milik Badan Pengusahaan, bukan hak milikmu. Halaman ini tidak menyatakan bahwa seluruh bidang tanah di wilayah Kota Batam berada dalam Hak Pengelolaan tersebut, karena naskah peraturannya tidak menyatakan hal itu. Yang perlu kamu lakukan adalah memastikan status bidang yang kamu incar, dan caranya ada di langkah ketiga pada daftar pemeriksaan di bawah. Arti dan batasan hak guna bangunan secara umum dibahas di HGB adalah.

Jangka waktunya juga disusun bertahap. Pasal 28 menetapkan jangka waktu Alokasi Tanah paling lama 80 tahun, yang dapat diberikan sekaligus atau bertahap. Bila bertahap, urutannya pengalokasian paling lama 30 tahun, Perpanjangan paling lama 20 tahun, dan Pembaruan paling lama 30 tahun. Pemberian sekaligus 80 tahun disediakan untuk Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus, sedangkan pemberian sekaligus 50 tahun untuk hal di luar itu memerlukan keputusan rapat pimpinan. Untuk perumahan biasa, yang realistis adalah pola bertahap.

Dua dokumen yang perlu kamu kenali namanya. Pasal 41 menyebut dokumen Alokasi Tanah terdiri atas Keputusan Pengalokasian Tanah dan Perjanjian Pemanfaatan Tanah. Keputusan Pengalokasian Tanah memuat penetapan alokasi, luas dan lokasi tanah, peruntukan, jangka waktu, serta besaran uang wajib tahunan yang telah dibayarkan. Perjanjian Pemanfaatan Tanah memuat lebih banyak lagi, termasuk besaran uang wajib tahunan dan tata cara pembayarannya, jenis hak atas tanah, jangka waktu, ketentuan perpanjangan, pembaruan, peralihan, dan pembebanan. Ayat (6) pasal yang sama menyebut lampirannya mencakup gambar lokasi, rekomendasi hak atas tanah, rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan surat pernyataan pengosongan tanah beserta kuasa pembongkaran bangunan dalam hal pengalokasian tanah berakhir.

Untuk pemohon perorangan dengan peruntukan rumah tinggal, Pasal 27 ayat (2) menetapkan persyaratan teknisnya berupa luas tanah, luas bangunan rumah, dan surat pernyataan kesanggupan pembebasan tanah dari penguasaan ilegal. Butir terakhir itu perlu kamu perhatikan. Ia menyiratkan bahwa lahan yang dialokasikan bisa saja sedang ditempati pihak lain, dan tanggung jawab menyelesaikannya berada di penerima alokasi. Pasal 42 ayat (1) juga mewajibkan Penerima Alokasi Tanah membangun, memanfaatkan, dan memelihara tanah yang telah dialokasikan, dan ayat (2) merinci kewajiban lain termasuk memasang tanda batas, menjaga tanah agar tidak ditempati pihak lain, dan membayar beban pajak serta retribusi yang timbul atas tanah tersebut.

Uang wajib tahunan dan kenaikan 4 persen

Uang Wajib Tahunan, yang di Batam biasa disingkat UWT, didefinisikan pada ketentuan umum Peraturan Kepala Nomor 6 Tahun 2025 sebagai biaya yang harus dibayarkan oleh Penerima Alokasi Tanah kepada Badan Pengusahaan Batam atas Alokasi Tanah, Perpanjangan, dan/atau Pembaruan berdasarkan tarif yang berlaku. Tagihannya berbentuk Faktur UWT, dan naskahnya menyebut bahwa nominal pada faktur itu sudah termasuk biaya ukur, biaya rekomendasi hak atas tanah, dan biaya dokumen elektronik. Jadi angka pada faktur bukan hanya sewa lahan.

Pasal 104 ayat (1) memerinci jenis tarifnya menurut peruntukan, dan empat di antaranya menyangkut hunian, yaitu tarif layanan peruntukan rumah susun sederhana, perumahan kaveling siap bangun, perumahan tapak, dan apartemen. Sisanya untuk industri, jasa dan komersial, pariwisata, lapangan golf, fasilitas olahraga, bangunan dan kantor pemerintah, fasilitas sosial, pertanian, serta perikanan.

Yang paling perlu kamu catat ada di ayat (4): persentase kenaikan tarif layanan Alokasi Tanah, Perpanjangan, dan Pembaruan untuk periode alokasi dan jatuh tempo tahun 2025 dan seterusnya ditetapkan sebesar 4 persen per tahun. ^[10] Ayat (5) mengecualikan tiga peruntukan dari kenaikan itu, yaitu industri, jasa dan komersial, serta pariwisata. Perumahan tidak termasuk yang dikecualikan. Ayat (7) menambahkan bahwa hasil persentase kenaikan itu dibulatkan dengan kelipatan ratusan ke atas, dan ayat (8) menegaskan bahwa tarif layanan Perpanjangan dan Pembaruan yang dikenakan adalah tarif yang berlaku pada saat permohonan disetujui, bukan tarif saat alokasi pertama dulu diberikan.

Artinya, biaya memperpanjang hak atas tanah rumahmu di Batam bukan angka yang membeku. Ia naik menurut aturan, dan yang akan kamu bayar puluhan tahun lagi adalah tarif yang berlaku saat itu.

Berapa rupiahnya? Halaman ini tidak menyebutkan angkanya, dan itu disengaja. Pasal 104 ayat (3) menyerahkan besaran tarif layanan kepada Keputusan Kepala, dan keputusan itu adalah dokumen terpisah yang tidak ikut terbit bersama Peraturan Kepala ini. Kami tidak menemukan naskahnya dalam bentuk yang bisa dibaca dan diverifikasi pada tanggal pemeriksaan, sehingga menuliskan angka mana pun di sini berarti menebak. Yang benar adalah kamu meminta Faktur UWT untuk kaveling yang bersangkutan kepada pengembang, atau menanyakan tarif peruntukan perumahan tapak yang berlaku tahun berjalan langsung ke Badan Pengusahaan Batam lewat kanal resminya di bpbatam.go.id.

Ketentuan yang bisa memotong tenor KPR

Ini bagian yang paling menentukan untuk pembeli rumah subsidi, dan hampir tidak pernah disebut di artikel mana pun.

Kredit pemilikan rumah selalu diikuti pembebanan hak tanggungan atas tanah dan bangunan yang dibeli. Di Batam, pembebanan itu punya dua syarat tambahan. Pasal 74 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 6 Tahun 2025 menyatakan bahwa setiap pembebanan hak tanggungan atas tanah wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pengusahaan Batam. Ayat (2) menambahkan ketentuan yang jauh lebih menggigit: jangka waktu pembebanan hak tanggungan atas tanah tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan tanah. Ayat (3) menegaskan bahwa pembebanan itu tidak menghilangkan kewenangan Badan Pengusahaan Batam untuk melaksanakan klausul dalam Perjanjian Pemanfaatan Tanah.

Baca ayat (2) itu bersama Diktum KEDUA huruf d Kepmen PKP Nomor 1722/KPTS/M/2026, yang menetapkan jangka waktu kredit pemilikan rumah umum tapak paling lama 40 tahun. Dua ketentuan itu bertemu di satu titik. Kalau sisa jangka waktu alokasi tanah pada kavelingmu tinggal, misalnya, delapan belas tahun, maka hak tanggungannya tidak bisa dipasang untuk dua puluh tahun, dan tenor kreditmu ikut terbatas. Tenor yang lebih pendek berarti angsuran bulanan yang lebih besar pada harga rumah yang sama. Jadi pertanyaan "berapa sisa jangka waktu alokasi tanahnya" bukan pertanyaan hukum yang bisa ditunda, melainkan pertanyaan anggaran yang perlu dijawab sebelum kamu menghitung kemampuan bayar. Uji dampaknya sendiri dengan mengganti tenor di kalkulator KPR subsidi, lalu bandingkan hasilnya dengan penghasilanmu lewat cek kelayakan KPR.

Pasal 75 mengatur prosedurnya. Ayat (1) menyatakan persetujuan pembebanan hak tanggungan diberikan kepada pemohon yang sudah memiliki sertipikat hak guna bangunan atau sertipikat hak pakai, bukan kepada pemegang dokumen alokasi saja. Ayat (2) menyebut permohonan diajukan lewat sistem dan dikenakan biaya administrasi. Ayat (3) memberi waktu paling lama lima hari untuk verifikasi, dan ayat (4) menyatakan bila tidak diverifikasi dalam waktu itu, rekomendasinya diterbitkan otomatis oleh sistem. Lampiran peraturan yang sama mencantumkan format penomoran untuk Surat Izin Hak Tanggungan, Surat Izin Peralihan Hak Atas Tanah, dan Rekomendasi Hak Atas Tanah, jadi ketiganya memang dokumen yang bernomor dan bisa kamu minta. Mekanisme hak tanggungan secara umum, termasuk apa yang terjadi saat kredit lunas, ada di hak tanggungan dan roya adalah.

Satu ketentuan lagi yang menyangkut rencana jangka panjangmu. Pasal 72 ayat (1) menyatakan setiap peralihan hak atas tanah dan/atau peralihan alokasi tanah wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pengusahaan Batam, dan ayat (2) menyebut persetujuan itu bersifat prasyarat untuk melakukan peralihan. Pasal 42 ayat (2) huruf j menempatkan hal yang sama sebagai kewajiban penerima alokasi, baik untuk mengalihkan maupun untuk membebankan tanahnya. Jadi menjual kembali rumah di Batam, atau mengalihkan kreditnya, melewati satu pintu tambahan yang tidak ada di kota lain. Kalau kamu berencana melakukannya, baca dulu over kredit rumah dan take over KPR, lalu tanyakan syarat persetujuannya lebih awal.

Pajak daerah Kota Batam

Lapisan Badan Pengusahaan tidak menggantikan pajak daerah. Pemerintah Kota Batam tetap memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan dasarnya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai berlaku 5 Januari 2024.

Dua angka di tabel itu perlu kamu perhatikan, dan arahnya berlawanan. Tarif PBB-P2 Kota Batam berupa tarif tunggal 0,3 persen tanpa pita, sehingga rumah bernilai rendah tidak mendapat tarif yang lebih ringan. Sebaliknya, pengurang BPHTB untuk perolehan hak pertama sebesar Rp120.000.000 memperkecil dasar kena pajak di hari akad ^[11]. Untuk pembeli rumah subsidi, kombinasi ini meringankan di awal tetapi tidak di tagihan tahunan.

Contoh hitungan: pada harga batas atas Rp173.000.000, dasar kena pajak BPHTB adalah Rp173.000.000 dikurangi Rp120.000.000 sama dengan Rp53.000.000, dan dengan tarif 5 persen pokoknya Rp2.650.000. Sebagai pembanding, skenario dengan pengurang Rp80.000.000 pada harga yang sama menghasilkan pokok Rp4.650.000. Uang itu perlu tersedia tunai sebelum akta ditandatangani dan tidak bisa dicicil lewat KPR. Untuk memisahkan harga rumah dari kas yang benar-benar perlu tersedia, pakai kalkulator biaya beli rumah, dan penjelasan BPHTB secara utuh ada di BPHTB adalah.

Untuk beban tahunannya, ambil satu simulasi dengan NJOP objek Rp200.000.000, angka yang wajar untuk rumah pada kelas harga subsidi. Setelah dikurangi Rp15.000.000, sisanya Rp185.000.000. Dengan asumsi dasar pengenaan 100 persen dan tarif 0,3 persen, pokoknya sekitar Rp555.000 per tahun. Angka itu simulasi memakai asumsi tertinggi, sehingga tagihan sebenarnya bisa lebih rendah. Kota Batam tidak menerbitkan persentase dasar pengenaannya di dalam Perda, jadi tanyakan besaran yang berlaku tahun berjalan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dan minta jawabannya tertulis. Cara membaca tagihan PBB ada di PBB rumah, dan cara mengecek NJOP lewat kanal resmi ada di cek NJOP online.

Soal pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Diktum KEDUA huruf h Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026 menyatakan kredit pemilikan rumah umum tapak yang memperoleh fasilitasi Pemerintah Pusat bebas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, tetapi ditutup frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Frasa itu menyambung ke Perda daerahnya. Pasal 14 ayat (4) huruf h Perda Kota Batam mengecualikan perolehan hak untuk masyarakat berpenghasilan rendah dari objek BPHTB, tetapi ayat (5) membatasinya pada kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dan ayat (6) menyatakan kriteria itu diselaraskan dengan kebijakan menteri yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Jadi pembebasannya tidak menyala otomatis begitu unitmu berlabel subsidi. Tanyakan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Batam apakah Keputusan Wali Kota yang dimaksud sudah ada dan apa isinya, sebelum kamu menganggap BPHTB dari contoh hitungan di atas tidak perlu disiapkan.

Urutan memeriksa satu unit di Batam

Kami tidak merekomendasikan perumahan atau pengembang mana pun. Jalur resmi untuk menelusuri lokasi adalah SiKumbang, Sistem Informasi Kumpulan Pengembang yang dikelola bersama Kementerian PKP dan BP Tapera, dan penelusurannya dilakukan berdasarkan wilayah lokasi. Cara membaca basis data itu beserta arti status kavling, pembangunan, dan ready stock dibahas di perumahan subsidi. Setelah itu, urutan pemeriksaan yang paling hemat waktu untuk Batam seperti ini.

1. Pastikan kabupaten atau kotanya. Kota Batam memakai batas Rp173.000.000, sama dengan Kepulauan Riau lainnya, kecuali Kepulauan Anambas yang memakai Rp185.000.000 ^[2]. Pajak daerahnya juga berbeda per daerah otonom, dan tabel di halaman ini hanya berlaku untuk Kota Batam.
2. Cocokkan harga dan luasnya. Harga tidak boleh melampaui Rp173.000.000, luas lahan efektif 60 m2 sampai 200 m2, luas lantai 21 m2 sampai 36 m2, dan lebar muka kaveling minimal 5 m ^[2].
3. Minta dokumen tanahnya. Keputusan Pengalokasian Tanah dan Perjanjian Pemanfaatan Tanah untuk lokasi tersebut, lalu baca peruntukan, jangka waktu, dan sisa masanya. Ini langkah yang tidak ada di kota lain dan yang paling sering dilewati pembeli.
4. Tanyakan status pemisahan sertifikatnya. Diktum KETIGA Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026 mewajibkan pengembang menyelesaikan pemisahan sertifikat hak atas tanah, atau minimal sudah terbit nomor identifikasi bidang hasil pemisahan sertifikat induk, sebelum penandatanganan perjanjian kredit. Minta bukti tertulisnya. Cara memeriksa bidang tanah lewat kanal resmi ada di cek sertifikat tanah online.
5. Tanyakan tenor yang benar-benar bisa dipasang. Bukan tenor yang ditawarkan brosur, melainkan tenor yang lolos ketentuan hak tanggungan tidak melebihi sisa jangka waktu pemanfaatan tanah. Minta bank pelaksana menyampaikannya tertulis.
6. Uji dirimu sendiri. Diktum KEDUA huruf a menyebut penerima kredit adalah yang tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah, kecuali ditentukan lain. Daftar lengkap syarat beserta dasar hukum tiap butir ada di syarat KPR subsidi.

Untuk memperkirakan angsuran dengan ketentuan program, pakai kalkulator KPR subsidi, lalu bandingkan dengan skema komersial lewat simulasi KPR. Diktum KEDUA huruf e Kepmen 1722/KPTS/M/2026 menyebut suku bunga 5 persen per tahun sepanjang tenor atau skema berjenjang sesuai kebijakan Pemerintah Pusat ^[2], jadi tanyakan skema mana yang dipakai pada produk yang ditawarkan kepadamu. Halaman produk KPR FLPP BP Tapera yang kami buka pada 7 Oktober 2026 menuliskan tenor cicilan KPR maksimal 40 tahun, sama dengan plafon pada Keputusan Menteri ^{[8, 2]}. Angka 40 tahun itu batas maksimal; tenor yang ditawarkan bank penyalur bisa lebih pendek, dan di Batam angka yang mengikat bisa lebih pendek lagi karena ketentuan hak tanggungan di atas, jadi konfirmasi ke bank.

Memastikan angkanya masih berlaku

Halaman ini mencantumkan nomor dan tanggal pada setiap sumber justru karena aturannya bergerak. Naskah yang mengatur batas harga berganti pada 6 Agustus 2026, Peraturan Menteri penghasilannya sudah dua kali diubah, dan peraturan pertanahan Batam berganti pada September 2025. Lima pemeriksaan yang bisa kamu lakukan sendiri kapan saja:

• Buka halaman produk hukum Kepmen PKP Nomor 1722/KPTS/M/2026 di JDIH Kementerian PKP, lalu periksa badge statusnya dan blok Relasi Peraturan. Saat kami periksa, blok itu hanya berisi daftar peraturan yang dicabut olehnya, bukan yang mencabutnya.
• Buka halaman Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 dan periksa daftar peraturan pengubahnya. Statusnya Diubah, bukan Tidak Berlaku, dengan dua pengubah yaitu Permen Nomor 11 Tahun 2025 yang menyisipkan Pasal 4A tentang penghasilan yang diperoleh di luar negeri dan Permen Nomor 1 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan penetapan batas luas lantai. Keduanya tidak menyentuh tabel zona penghasilan.
• Buka laman Peraturan Kepala BP Batam Nomor 6 Tahun 2025 di basis data peraturan BPK dan baca blok Status Peraturan. Saat kami periksa, blok itu hanya menyatakan peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Nomor 11 Tahun 2023 beserta perubahannya, dan tidak ada entri yang mencabut atau mengubahnya.
• Buka laman Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 dengan cara yang sama. Saat kami periksa, blok Status Peraturan masih kosong. Kalau nanti muncul entri di sana, unduh naskah perubahannya dan baca bagian Pasal I sebelum menyimpulkan bahwa tarifnya berubah.
• Tanyakan tarif layanan pertanahan yang berlaku tahun berjalan ke Badan Pengusahaan Batam, dan tanyakan persentase dasar pengenaan PBB-P2 serta pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah ke Badan Pendapatan Daerah Kota Batam. Keduanya ditetapkan lewat keputusan yang bisa berganti tanpa mengubah peraturan induknya.

Terakhir, cara membaca sumber yang beredar. Kabar tentang perubahan skema rumah subsidi sering muncul lebih dulu sebagai berita, dan berita bukan naskah. Yang mengikat adalah dokumen bernomor dengan tanggal penetapan yang bisa dibuka siapa pun. Untuk membandingkan penerapan angka yang sama pada wilayah lain, ada rumah subsidi Makassar yang memakai kelompok wilayah dan zona penghasilan yang sama persis dengan Batam, serta perumahan subsidi Palembang yang memakai kelompok wilayah 1. Gambaran utuh programnya ada di panduan pilar rumah subsidi, dan perbandingan dengan jalur komersial ada di rumah subsidi vs komersial.