KPR

Rumah subsidi Jakarta: batas harga kelompok 4, BPHTB nol, dan PBB-nya

Ilustrasi: Rumah subsidi Jakarta: batas harga kelompok 4, BPHTB nol, dan PBB-nya
Ilustrasi konsep untuk panduan ini, bukan foto properti atau lokasi tertentu.

Jawaban singkatBatas harga rumah subsidi Jakarta adalah Rp185.000.000, dan batas penghasilan pembelinya Rp12.000.000 per bulan untuk yang tidak kawin serta Rp14.000.000 untuk yang kawin[2, 4]. Keduanya angka tertinggi di Indonesia untuk program ini, karena Lampiran huruf A Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1722/KPTS/M/2026 mengeluarkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dari kelompok Jawa dan memindahkannya ke kelompok wilayah 4, sementara Lampiran Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 menempatkannya di Zona 4. Yang membuat Jakarta benar-benar berbeda dari kota lain justru lapisan daerahnya, dan arahnya menguntungkan pembeli. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak di Jakarta Rp250.000.000, lebih besar daripada plafon harga programnya sendiri, sehingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk pembelian pertama pada harga batas atas sudah nihil bahkan sebelum jalur pembebasan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dipakai. Untuk pajak tahunannya, Jakarta juga satu-satunya daerah pada klaster ini yang menerbitkan persentase dasar pengenaannya, yaitu 40 persen untuk objek hunian[8, 9], sehingga tagihannya bisa dihitung tanpa menebak.

Dua angka yang berlaku di Jakarta

Program rumah subsidi ditetapkan pemerintah pusat, dan Jakarta mendapat perlakuan tersendiri di dalamnya. Lampiran huruf A Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1722/KPTS/M/2026 membagi Indonesia menjadi lima kelompok wilayah. Butir untuk Jawa berbunyi "Jawa, kecuali Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten/Kota Tangerang, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten/Kota Bekasi", dan kelima nama yang dikecualikan itu muncul lagi di kelompok 4. Harga jual paling banyak untuk kelompok 4 adalah Rp185.000.000[2].

Pola yang sama berlaku pada tabel penghasilan. Lampiran Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 menempatkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada Zona 4 dengan batas Rp12.000.000 per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp14.000.000 untuk yang kawin. Batas untuk kategori satu orang peserta Tapera juga Rp14.000.000[4]. Tabel yang sama terpasang di halaman produk KPR FLPP BP Tapera saat kami periksa ulang pada 7 Oktober 2026[13]. Aritmetika lengkap tentang apa arti dikecualikan pada dua tabel sekaligus sudah kami bahas di rumah subsidi Depok, jadi di sini tidak diulang.

Patokan JakartaBatas harga jual Rp185.000.000 (kelompok wilayah 4, Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026) · Batas penghasilan Rp12.000.000 tidak kawin dan Rp14.000.000 kawin (Zona 4, Permen PKP 5/2025) · Luas lahan efektif 60 m2 sampai 200 m2, luas lantai 21 m2 sampai 36 m2, lebar muka kaveling minimal 5 m · SBUM Rp4.000.000 · NPOPTKP DKI Rp250.000.000[2, 4, 8] · Diperiksa ulang 7 Oktober 2026

Satu hal kecil yang menyulitkan pencarian dokumen perlu disebut. Keputusan Menteri tahun 2026 memakai nama Provinsi Daerah Khusus Jakarta, sedangkan Peraturan Daerah pajak yang masih berlaku diterbitkan pada Januari 2024 dengan nama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dua nama itu menunjuk daerah yang sama. Kalau kamu mencari naskah di basis data peraturan dan tidak menemukannya, coba ejaan yang satunya.

Perhatikan juga bahwa Rp185.000.000 adalah batas atas, bukan harga yang seharusnya, dan Pasal 3 ayat (3) Permen PKP 5/2025 menegaskan harga jual pemilikan Rumah Umum dihitung tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai. Di Jakarta konsekuensi plafon ini keras: dengan harga tanah di dalam kota, unit yang benar-benar bisa dijual pada angka itu praktis tidak berada di pusat kegiatan. Karena itu banyak pencari rumah subsidi yang beralamat kerja di Jakarta akhirnya membeli di daerah penyangga, yang batas harganya juga Rp185.000.000 untuk Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi, tetapi Peraturan Daerah pajaknya berbeda-beda[2, 4]. Gambaran harga pasar rumah nonsubsidi di Jakarta ada di harga rumah di Jakarta, dan kanal resmi harga per wilayah ada di halaman harga properti Jakarta. Batas fisik unit subsidinya sendiri diatur Diktum KESATU Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026, yaitu luas lahan efektif 60 m2 sampai 200 m2, lebar muka kaveling minimal 5 m, dan luas lantai 21 m2 sampai 36 m2; riwayat angkanya ada di ukuran rumah subsidi dan arti tipenya di rumah tipe 36.

Deretan gedung tinggi di kejauhan dengan hamparan rumah beratap genteng di latar depan, Jakarta, menjelang senja
Gedung tinggi dan hamparan rumah tapak di Jakarta pada Januari 2017. Dengan harga tanah di dalam kota, rumah tapak subsidi seharga Rp185.000.000[2] sulit ditemukan, sehingga banyak pencari rumah subsidi yang bekerja di Jakarta membeli di daerah penyangga. Foto: Georgi Kovachev / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, diperkecil.

Satu Peraturan Daerah untuk seluruh Jakarta

Di hampir semua kota besar lain, pertanyaan pertama yang menentukan pajakmu adalah apakah unitnya berada di dalam kota atau sudah menyeberang ke kabupaten tetangga, karena keduanya memungut dengan Peraturan Daerah yang berbeda. Perbandingannya bisa kamu lihat di rumah subsidi Medan.

Jakarta tidak punya masalah itu. Kota administrasi di Jakarta bukan daerah otonom, sehingga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungut oleh pemerintah provinsi. Dasarnya satu naskah untuk seluruh wilayah, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditetapkan dan diundangkan pada 5 Januari 2024. Tarif, pengurang, dan pengecualian yang sama berlaku di Jakarta Utara maupun Jakarta Selatan.

Yang berpindah bukan aturannya, melainkan angka NJOP objeknya. Karena itu, di Jakarta pertanyaan "kecamatan mana" tetap penting untuk besaran tagihan, tetapi tidak lagi penting untuk menentukan aturan mana yang berlaku. Satu konsekuensi lain: seluruh kebijakan tahunan yang meringankan pajak juga diterbitkan Gubernur untuk satu wilayah sekaligus, sehingga kamu hanya perlu memantau satu sumber.

KetentuanAngka di Provinsi DKI Jakarta[8, 9]Dasar
NJOP Tidak Kena PajakRp60.000.000 per Wajib Pajak, hanya untuk satu objek per tahun pajakPasal 33 ayat (4) dan ayat (5)
Dasar pengenaan PBB-P2Paling rendah 20 persen dan paling tinggi 100 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKPPasal 33 ayat (6)
Persentase yang benar-benar dipakai40 persen untuk hunian, 60 persen untuk selain hunianPasal 2 ayat (1) Pergub Nomor 17 Tahun 2024
Tarif PBB-P20,5 persen, tarif tunggalPasal 34 ayat (1)
NPOPTKP perolehan hak pertamaRp250.000.000Pasal 39 ayat (4)
Tarif BPHTB5 persenPasal 40

Dua baris dalam tabel itu yang membuat Jakarta menonjol, dan keduanya kami bahas satu per satu di bawah.

Kenapa BPHTB-nya bisa nol

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan biasanya menjadi pos kas terbesar di luar plafon KPR, dan tidak bisa dicicil. Di Jakarta hitungannya berbeda karena satu angka.

Pasal 39 ayat (4) Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp250.000.000 untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak. Angka itu lebih besar daripada plafon harga rumah subsidi yang Rp185.000.000. Pasal 41 ayat (1) menyatakan pokok BPHTB dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan setelah dikurangi NPOPTKP dengan tarif 5 persen. Kalau nilai perolehannya Rp185.000.000 dan pengurangnya Rp250.000.000, tidak ada sisa yang bisa dikalikan[2, 8]. Pokoknya nihil.

Ada satu syarat yang menentukan dan sering terlewat. Pasal 39 ayat (3) menyatakan bila nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang dipakai pada tahun terjadinya perolehan, yang dipakai sebagai dasar pengenaan adalah NJOP-nya. Jadi yang menentukan bukan harga di brosur, melainkan yang lebih tinggi antara harga transaksi dan NJOP[8]. Misalnya, kalau NJOP objek itu Rp400.000.000, dasar kena pajaknya menjadi Rp400.000.000 dikurangi Rp250.000.000, yaitu Rp150.000.000, dan pokok BPHTB-nya Rp7.500.000.

Perbandingan pokok BPHTB rumah subsidi di Jakarta: bila dasar pengenaannya harga Rp185.000.000, pokoknya nihil karena NPOPTKP Rp250.000.000; bila NJOP objek Rp400.000.000 lebih tinggi dari harga, dasar kena pajaknya Rp150.000.000 dan pokoknya Rp7.500.000
Harga di brosur tidak menentukan sendirian. Kalau NJOP objeknya lebih tinggi, NJOP itulah yang dipakai, dan BPHTB yang semula nihil menjadi Rp7.500.000 pada contoh hitungan NJOP Rp400.000.000. Sumber: Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Diagram disusun Tanya Properti.
Minta angka NJOP-nya lebih duluSebelum menghitung kas yang perlu kamu siapkan, minta NJOP objek untuk tahun berjalan, bukan harga jualnya. Itu satu-satunya angka yang menentukan apakah BPHTB-mu nol atau tidak. Kanal pengecekannya ada di cek NJOP online, arti NJOP ada di NJOP adalah, dan penjelasan BPHTB secara utuh ada di BPHTB adalah. Untuk memisahkan harga rumah dari kas yang benar-benar perlu tersedia, pakai kalkulator biaya beli rumah.

Di atas itu masih ada dua lapis keringanan, dan keduanya diberikan secara jabatan, artinya tanpa kamu mengajukan permohonan. Keduanya diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 840 Tahun 2025 tentang Kriteria Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang ditetapkan 18 September 2025 dan berlaku surut sejak 27 Agustus 2025.

  • Pengurangan pokok BPHTB. Lampiran huruf A angka 1 huruf e menyebut Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, telah berumur 18 tahun atau telah kawin, yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan pertama kali melalui jual beli berupa rumah tapak atau satuan rumah susun dengan nilai perolehan objek pajak sampai batas tertentu, dan angka 4 menetapkan besaran pengurangannya. Naskah keputusan ini berupa pindaian tanpa lapisan teks, jadi batas nilai dan besaran persennya tidak kami kutip; minta loket Bapenda menunjukkan angkanya langsung dari naskah[10]. Angka 2 menegaskan "pertama kali" berarti pertama kali di wilayah Provinsi DKI Jakarta menurut sistem informasi manajemen pajak daerah, dan itu dihitung termasuk suami atau istri.
  • Pembebasan pokok. Lampiran huruf B menyatakan pembebasan pokok BPHTB diberikan secara jabatan kepada Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan sebagai pelaksanaan program pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah berupa kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memenuhi kriteria pengecualian objek BPHTB. Ini jaring pengaman untuk pembeli program subsidi yang karena satu dan lain hal tidak masuk pengecualian objek pada Pasal 37 ayat (3) huruf h Perda.

Perlu dicatat, pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada Pasal 37 ayat (3) huruf h itu sendiri masih menggantung pada Keputusan Gubernur, karena ayat (4) menyatakan kriterianya untuk kepemilikan rumah pertama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan ayat (5) menyatakan kriteria itu diselaraskan dengan kebijakan menteri. Karena itu, urutan yang paling aman saat bertanya ke loket adalah menyebut ketiganya sekaligus: pengecualian objek pada Perda, pembebasan pokok pada Lampiran huruf B Kepgub 840 Tahun 2025, dan pengurangan pada Lampiran huruf A angka 1 huruf e.

PBB Jakarta bisa dihitung tanpa asumsi

Hampir semua Peraturan Daerah pajak di Indonesia menetapkan dasar pengenaan PBB-P2 di antara 20 persen dan 100 persen dari NJOP setelah dikurangi pengurang, lalu menyerahkan persentase pastinya kepada Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota yang jarang diterbitkan dalam bentuk yang mudah dibaca publik. Akibatnya, simulasi PBB di kebanyakan halaman panduan selalu memakai asumsi 100 persen dan selalu terlalu tinggi.

Jakarta menerbitkan angkanya. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak yang Digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, ditetapkan 30 Mei 2024 dan diundangkan 31 Mei 2024, menetapkan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa NJOP yang dipakai untuk perhitungan PBB-P2 adalah 40 persen untuk objek hunian dan 60 persen untuk selain hunian, dihitung dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP. Pasal 1 angka 8 mendefinisikan hunian sebagai bangunan yang tipe konstruksi dan peruntukannya sebagai tempat tinggal, berupa rumah tapak atau rumah susun, yang tidak bersifat komersial atau kurang dari 50 persen luas bangunannya dipakai untuk kegiatan komersial[9].

Gabungkan dengan tarif tunggal 0,5 persen pada Pasal 34 ayat (1) Perda, dan hasilnya adalah tarif efektif 0,2 persen dari NJOP setelah dikurangi Rp60.000.000 untuk setiap rumah tinggal di Jakarta[8, 9]. Dua hitungan berikut sebagai gambaran:

  • Objek dengan NJOP Rp250.000.000: dikurangi NJOPTKP menjadi Rp190.000.000, dikalikan 40 persen menjadi Rp76.000.000, dikalikan 0,5 persen menghasilkan pokok sekitar Rp380.000 per tahun.
  • Objek dengan NJOP Rp1.000.000.000: dikurangi NJOPTKP menjadi Rp940.000.000, dikalikan 40 persen menjadi Rp376.000.000, dikalikan 0,5 persen menghasilkan pokok sekitar Rp1.880.000 per tahun.

Angka 0,5 persen sering dikutip sebagai bukti bahwa Jakarta memungut PBB paling mahal, dan itu keliru kalau berhenti di situ. Yang menentukan tagihan adalah tarif dikalikan persentase dasar pengenaan, dan untuk hunian hasilnya 0,2 persen[8, 9]. Cara membaca SPPT-nya ada di PBB rumah.

Rumus PBB-P2 hunian di Jakarta: NJOP dikurangi Rp60.000.000, dikali 40 persen, dikali tarif 0,5 persen, atau tarif efektif 0,2 persen; contoh NJOP Rp250.000.000 menghasilkan sekitar Rp380.000 per tahun dan NJOP Rp1.000.000.000 sekitar Rp1.880.000
Tarif 0,5 persen hanya dikenakan pada 40 persen dari NJOP setelah pengurang, sehingga tarif efektif rumah tinggal di Jakarta 0,2 persen[8, 9]. Kebijakan tahunan seperti Kepgub 339/2026 berlaku di atas hitungan ini. Sumber: Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2024. Diagram disusun Tanya Properti.

Di atas hitungan itu masih ada kebijakan tahunan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pada 17 April 2026 bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan PBB-P2 melalui Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026, yang mulai berlaku 1 April 2026. Isinya lima bentuk insentif, dan yang pertama adalah pembebasan pokok PBB-P2 sebesar 100 persen untuk tahun pajak 2026 dengan ketentuan berikut[11].

Syarat pembebasan PBB-P2 100 persen tahun 2026Objeknya rumah tapak dengan NJOP paling banyak Rp2 miliar, atau rumah susun dengan NJOP paling banyak Rp650 juta · Wajib Pajaknya orang pribadi · NIK sudah valid di Pajak Online · Kalau memiliki lebih dari satu objek, pembebasan 100 persen hanya untuk satu objek. Insentif lain dalam keputusan yang sama mencakup pengurangan 50 persen secara jabatan bagi Wajib Pajak yang SPPT tahun 2025-nya nol rupiah, pembatasan kenaikan maksimal 5 persen dari tahun pajak 2025 kecuali untuk objek yang berubah, keringanan 10 persen bagi yang membayar 1 April sampai 31 Mei 2026, 7,5 persen untuk 1 Juni sampai 31 Juli, dan 5 persen untuk 1 Agustus sampai 30 September 2026, serta pembebasan sanksi administratif[11].

Untuk rumah subsidi, NJOP objeknya hampir pasti jauh di bawah Rp2 miliar, sehingga pokok PBB-P2 tahun 2026 berpotensi nol[11]. Tetapi perhatikan dua hal. Pertama, syarat NIK valid di Pajak Online bukan formalitas; kalau data kependudukanmu belum tersambung, pembebasannya tidak menyala meskipun objekmu memenuhi ambang. Kedua, nama keputusannya sendiri memuat kata "Tahun 2026". Kebijakan seperti ini diterbitkan ulang setiap tahun dengan nomor baru dan syarat yang bisa berubah, persis seperti pendahulunya untuk tahun 2025. Jangan menganggap pembebasannya permanen, dan periksa keputusan tahun berjalan setiap awal tahun.

Kalau KTP-mu bukan KTP Jakarta

Bagian ini penting justru karena Jakarta menarik pembeli dari luar daerah, dan dua dokumen resmi memperlakukan kartu tanda pendudukmu secara berbeda.

Di satu sisi, pengurangan BPHTB pada Lampiran huruf A Kepgub 840 Tahun 2025 hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki KTP Provinsi DKI Jakarta. Kalau KTP-mu terbit di luar Jakarta, jalur itu tertutup, dan ini berlaku untuk pembelian rumah biasa maupun rumah program.

Di sisi lain, Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1649/KPTS/M/2026 dan Nomor 600.10-1017 Tahun 2026 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah, yang ditetapkan 19 Juni 2026[6], bergerak ke arah sebaliknya. Diktum KEDUA huruf a angka 3 menginstruksikan Gubernur dan Bupati atau Wali Kota untuk menetapkan dan melaksanakan Peraturan Kepala Daerah mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada pemohon masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah pertama yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik di luar daerah tempat objek rumah berada atau di luar daerah tempat permohonan diajukan, sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dua ketentuan itu tidak saling meniadakan, karena berada di jalur yang berbeda: yang satu pengurangan untuk pembeli pertama pada umumnya, yang satu pembebasan untuk pemohon program bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi keduanya menjelaskan kenapa jawaban di loket bisa berbeda-beda. Kalau KTP-mu bukan KTP Jakarta dan kamu membeli lewat program subsidi, sebutlah Diktum KEDUA huruf a angka 3 Keputusan Bersama tersebut secara eksplisit, lalu minta ditunjukkan Peraturan Kepala Daerah mana yang menindaklanjutinya. Instruksi yang sama juga meminta pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dan penerbitan persetujuan bangunan gedung paling lama 10 hari kerja; uraiannya kami tempatkan di rumah subsidi Makassar.

Satu ketentuan lagi menyangkut penghasilan, bukan pajak, dan hanya relevan untuk sebagian pembaca. Permen PKP Nomor 11 Tahun 2025 yang ditetapkan 15 Juli 2025 menyisipkan Pasal 4A ke dalam Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025. Ayat (1) menyatakan besaran penghasilan MBR dapat diperoleh orang perorangan di luar wilayah Indonesia, ayat (2) menyebut perhitungannya mempertimbangkan kesesuaian data penghasilan pekerja migran Indonesia dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional, data penghasilan minimum pekerja migran di negara penempatan, dan nilai konversi dengan paritas daya beli, sedangkan ayat (4) menyatakan besaran yang dipakai adalah besaran penghasilan orang perseorangan pada wilayah Zona 4. Artinya, batas Rp12.000.000 dan Rp14.000.000 yang berlaku di Jakarta juga menjadi tolok ukur bagi pekerja migran Indonesia, di mana pun rumah yang mereka beli berada[4, 5].

Pilihan rumah susun subsidi di Jakarta

Dengan harga tanah di Jakarta, rumah tapak subsidi seharga Rp185.000.000 sulit ditemukan di dalam kota. Jalur lain adalah satuan rumah susun umum, yang sejak 6 Agustus 2026 diatur tersendiri lewat Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Satuan Rumah Susun Umum Dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat[2, 12]. Diktum KETIGA keputusan itu mencabut Keputusan Menteri PKP Nomor 23/KPTS/M/2026, yang halaman produk hukumnya di JDIH Kementerian PKP kini berstatus Tidak Berlaku.

Jakarta diperlakukan khusus lagi di sini. Lampiran keputusan itu punya dua bagian: huruf A memuat batas per provinsi, dan huruf B memuat batas per kabupaten atau kota untuk sembilan wilayah, yaitu lima kota di Jakarta ditambah Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi. Jadi Jakarta tidak memakai satu angka provinsi, melainkan angka per kota administrasi.

Wilayah (Lampiran huruf B)[12]Harga paling banyak per m2Padanan untuk luas lantai 45 m2
Kota Jakarta PusatRp14.500.000Rp652.500.000
Kota Jakarta BaratRp14.000.000Rp630.000.000
Kota Jakarta SelatanRp14.000.000Rp630.000.000
Kota Jakarta TimurRp13.500.000Rp607.500.000
Kota Jakarta UtaraRp13.500.000Rp607.500.000

Ketentuan pembiayaannya berbeda dari rumah tapak. Diktum KESATU huruf a menetapkan luas lantai 21 m2 sampai dengan 45 m2, Diktum KEDUA huruf d menetapkan jangka waktu paling lama 40 tahun, dan huruf e angka 1 menetapkan suku bunga 6 persen per tahun sepanjang tenor atau skema berjenjang. Enam persen itu berbeda dari 5 persen yang berlaku untuk rumah tapak, jadi jangan menukar keduanya saat menaksir cicilan. Perlu diingat pula bahwa pembebasan PBB-P2 tahunan Jakarta memakai ambang yang berbeda untuk rumah susun, yaitu NJOP paling banyak Rp650 juta, bukan Rp2 miliar[2, 11, 12]. Kerangka hukum hunian vertikal dibahas di panduan rumah susun, dan gambaran harga pasar apartemen nonsubsidi di Jakarta ada di harga apartemen di Jakarta.

Urutan memeriksa satu unit

Kami tidak merekomendasikan perumahan atau pengembang mana pun. Jalur resminya adalah SiKumbang, basis data lokasi perumahan yang dikelola bersama Kementerian PKP dan BP Tapera, yang bisa ditelusuri berdasarkan wilayah lokasi. Telusuri Provinsi DKI Jakarta dan daerah penyangganya sebagai wilayah yang terpisah, lalu catat ID lokasi dan ID rumahnya untuk dibawa ke bank pelaksana. Cara membaca basis data itu ada di perumahan subsidi.

  1. Pastikan objeknya benar-benar di dalam Provinsi DKI Jakarta. Seluruh angka pajak di halaman ini hanya berlaku di dalam batas provinsi. Unit yang dipasarkan sebagai "Jakarta" tetapi berada di Bekasi, Bogor, Depok, atau Tangerang memakai plafon harga dan zona penghasilan yang sama, tetapi Peraturan Daerah pajaknya berbeda, termasuk NPOPTKP-nya.
  2. Minta angka NJOP objeknya, bukan hanya harga jualnya. NJOP yang menentukan dasar pengenaan BPHTB bila lebih tinggi daripada harga transaksi, dan NJOP pula yang menentukan apakah objekmu masuk ambang pembebasan PBB-P2 tahun berjalan.
  3. Cocokkan harga dan luasnya. Harga tidak boleh melampaui Rp185.000.000, luas lahan efektif 60 m2 sampai 200 m2, luas lantai 21 m2 sampai 36 m2, dan lebar muka kaveling minimal 5 m, sesuai Diktum KESATU dan Lampiran huruf A Kepmen PKP 1722/KPTS/M/2026[2].
  4. Tanyakan status pemisahan sertifikatnya. Diktum KETIGA keputusan yang sama mewajibkan pengembang menyelesaikan pemisahan sertifikat hak atas tanah, atau minimal sudah terbit nomor identifikasi bidang hasil pemisahan sertifikat induk, sebelum penandatanganan perjanjian kredit. Empat perubahan operasional keputusan ini kami bedah di rumah subsidi Sidoarjo.
  5. Minta nama bank pelaksananya, lalu tanyakan tenornya. Diktum KEDUA huruf d menyebut jangka waktu paling lama 40 tahun[2], dan halaman produk KPR FLPP BP Tapera juga menulis tenor cicilan maksimal 40 tahun[13]. Angka 40 tahun itu batas maksimal; tenor yang ditawarkan bank penyalur bisa lebih pendek, jadi minta konfirmasi tertulis dari bank pelaksana tentang tenor yang benar-benar mereka layani.
  6. Uji dirimu sendiri. Diktum KEDUA huruf a menyebut penerima kredit adalah yang tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah, kecuali ditentukan lain. Daftar lengkap syarat pemohon ada di syarat KPR subsidi.
  7. Periksa sendiri apakah angkanya masih berlaku. Buka halaman produk hukum Kepmen PKP Nomor 1722/KPTS/M/2026 di JDIH Kementerian PKP dan periksa blok statusnya; buka halaman Kepmen PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 yang saat kami periksa berstatus Tidak Berlaku dengan blok Dicabut Oleh yang menunjuk Kepmen 1722; buka halaman Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 di basis data peraturan BPK dan periksa blok Status Peraturan; lalu cari Keputusan Gubernur tentang kebijakan PBB-P2 untuk tahun pajak berjalan, karena keputusan itu berganti nomor setiap tahun.

Untuk memperkirakan angsuran dengan ketentuan FLPP, pakai kalkulator KPR subsidi, lalu bandingkan dengan penghasilanmu lewat cek kelayakan KPR dan uji skenario lain di simulasi KPR. Halaman produk BP Tapera yang kami periksa menyebut suku bunga 5 persen flat untuk rumah tapak selama jangka waktu kredit, sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit, dengan uang muka mulai dari 1 persen dan bebas PPN[13]. Gambaran utuh program dan kewajiban setelah akad ada di panduan rumah subsidi, dan perbandingan dengan jalur komersial ada di rumah subsidi vs komersial. Terakhir, satu kebiasaan yang menyelamatkan: kabar tentang perubahan skema rumah subsidi hampir selalu muncul lebih dulu sebagai berita, dan berita bukan naskah. Yang mengikat adalah dokumen bernomor dengan tanggal penetapan yang bisa dibuka.

Pertanyaan umum

Berapa batas harga rumah subsidi Jakarta pada 2026? +

Rp185.000.000. Lampiran huruf A Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1722/KPTS/M/2026 mengeluarkan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dari kelompok Jawa dan menempatkannya pada kelompok wilayah 4 bersama Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Anambas, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Murung Raya, serta Kabupaten Mahakam Ulu, dengan harga jual paling banyak Rp185.000.000[2]. Keputusan Menteri ini ditetapkan 6 Agustus 2026 dan mencabut Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023. Angka itu batas atas, bukan harga yang seharusnya, dan menurut Pasal 3 ayat (3) Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 dihitung tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.

Berapa batas penghasilan untuk membeli rumah subsidi di Jakarta? +

Rp12.000.000 per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp14.000.000 untuk yang kawin, karena Jakarta bersama Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masuk Zona 4 pada Lampiran Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025. Itu zona tertinggi. Kategori satu orang peserta Tapera juga Rp14.000.000[4]. Yang dibandingkan dengan angka itu adalah pendapatan bersih dari gaji, upah, dan atau hasil usaha, dan bagi pemohon yang kawin merupakan gabungan suami istri menurut Pasal 5 ayat (5). Zona ditentukan oleh letak rumah yang dibeli, bukan oleh alamat KTP atau tempat bekerja.

Berapa BPHTB rumah subsidi di Jakarta? +

Untuk perolehan hak pertama pada harga batas atas Rp185.000.000, pokoknya nihil. Pasal 39 ayat (4) Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp250.000.000 untuk perolehan hak pertama, lebih besar daripada plafon harga programnya, sehingga tidak ada sisa yang dikalikan dengan tarif 5 persen pada Pasal 40[2, 8]. Yang perlu diperiksa adalah Pasal 39 ayat (3): bila nilai perolehan lebih rendah daripada NJOP yang dipakai pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaannya memakai NJOP, sehingga BPHTB bisa muncul kalau NJOP objeknya jauh di atas harga. Hitungannya ada di bagian BPHTB pada halaman ini. Minta angka NJOP-nya sebelum menghitung kas.

Berapa PBB rumah di Jakarta per tahun? +

Tarif efektifnya 0,2 persen dari NJOP setelah dikurangi Rp60.000.000 untuk objek hunian. Pasal 34 ayat (1) Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan tarif PBB-P2 tunggal 0,5 persen, dan Pasal 33 ayat (4) menetapkan NJOPTKP Rp60.000.000 per Wajib Pajak. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 menetapkan NJOP yang dipakai untuk perhitungan hanya 40 persen untuk hunian dan 60 persen untuk selain hunian[8, 9]. Hitungan pokoknya untuk dua nilai NJOP ada di bagian PBB pada halaman ini. Di atas itu masih ada kebijakan pembebasan tahunan yang perlu dicek untuk tahun pajak berjalan.

Apakah benar PBB rumah di Jakarta dibebaskan pada 2026? +

Menurut pengumuman Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada 17 April 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 April 2026, dan salah satu isinya pembebasan pokok PBB-P2 100 persen untuk tahun pajak 2026. Syaratnya objek berupa rumah tapak dengan NJOP paling banyak Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP paling banyak Rp650 juta, Wajib Pajaknya orang pribadi, NIK sudah valid di Pajak Online, dan bila memiliki lebih dari satu objek pembebasan hanya untuk satu objek[11]. Perhatikan bahwa keputusan seperti ini berlaku per tahun pajak dan diterbitkan ulang dengan nomor baru, jadi jangan menganggapnya permanen.

Apakah bisa membeli rumah subsidi di Jakarta kalau KTP saya bukan KTP Jakarta? +

Program pusatnya tidak mensyaratkan KTP setempat, karena zona penghasilan dan kelompok harga ditentukan oleh letak rumah, bukan alamat KTP. Yang terpengaruh adalah keringanan pajak daerahnya. Pengurangan BPHTB pada Lampiran huruf A angka 1 huruf e Keputusan Gubernur Nomor 840 Tahun 2025 hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki KTP Provinsi DKI Jakarta. Sebaliknya, Diktum KEDUA huruf a angka 3 Keputusan Bersama Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1649/KPTS/M/2026 justru menginstruksikan kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pembebasan BPHTB bagi pemohon masyarakat berpenghasilan rendah yang KTP elektroniknya berasal dari luar daerah tempat objek rumah berada. Sebutkan diktum itu saat bertanya di loket, dan minta ditunjukkan Perkada yang menindaklanjutinya.

Berapa batas harga rumah susun subsidi di Jakarta? +

Lampiran huruf B Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 menetapkan batas per kota administrasi, bukan satu angka provinsi. Kota Jakarta Pusat Rp14.500.000 per meter persegi atau Rp652.500.000 untuk unit 45 m2, Kota Jakarta Barat dan Kota Jakarta Selatan masing-masing Rp14.000.000 per m2 atau Rp630.000.000, serta Kota Jakarta Timur dan Kota Jakarta Utara masing-masing Rp13.500.000 per m2 atau Rp607.500.000. Diktum KESATU huruf a menetapkan luas lantai 21 m2 sampai dengan 45 m2, Diktum KEDUA huruf d jangka waktu paling lama 40 tahun, dan huruf e suku bunga 6 persen per tahun sepanjang tenor atau skema berjenjang[12]. Keputusan ini ditetapkan 6 Agustus 2026 dan mencabut Keputusan Menteri PKP Nomor 23/KPTS/M/2026.

Sumber
  1. Kepmen PKP Nomor 1722/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Rumah Umum Tapak Dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat, halaman produk hukum (JDIH Kementerian PKP) - Diakses 7 Oktober 2026: status Berlaku, tanggal penetapan 6 Agustus 2026. Blok Relasi Peraturan mencantumkan Kepmen 995/2021 dan 689/2023 sebagai yang dicabut, keduanya berstatus Tidak Berlaku (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  2. Naskah Kepmen PKP Nomor 1722/KPTS/M/2026 (PDF, JDIH Kementerian PKP) - Diakses 7 Oktober 2026, ditetapkan 6 Agustus 2026: Diktum KESATU batas luas; Diktum KEDUA huruf a syarat penerima, huruf d jangka waktu paling lama 40 tahun, huruf e angka 1 suku bunga 5 persen per tahun sepanjang tenor, huruf h bebas BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Diktum KETIGA pemisahan sertifikat sebelum perjanjian kredit; Lampiran huruf A kelompok 4 (termasuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta) Rp185.000.000 dan kelompok 1 Jawa di luar lima nama itu Rp166.000.000; Lampiran huruf B SBUM Rp4.000.000 untuk daerah selain Papua (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  3. Kepmen PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023, status Tidak Berlaku (JDIH Kementerian PKP) - Diakses 7 Oktober 2026: status Tidak Berlaku, tanggal penetapan 23 Juni 2023, dengan blok relasi Dicabut Oleh yang menunjuk Kepmen Nomor 1722/KPTS/M/2026 (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  4. Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria MBR (peraturan.bpk.go.id) - Diakses 7 Oktober 2026: Lampiran Zona 4 Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan Rp12.000.000 tidak kawin, Rp14.000.000 kawin, dan Rp14.000.000 satu orang peserta Tapera. Pasal 3 ayat (3) harga jual tanpa memperhitungkan PPN; Pasal 4 dasar zonasi; Pasal 5 ayat (4) dan (5) pendapatan bersih dan gabungan suami istri (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  5. Permen PKP Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 (PDF, JDIH Kementerian PKP) - Diakses 7 Oktober 2026: Pasal I menyisipkan Pasal 4A, ayat (1) penghasilan MBR dapat diperoleh di luar wilayah Indonesia, ayat (4) memakai besaran penghasilan orang perseorangan pada wilayah Zona 4 (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  6. Keputusan Bersama Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1649/KPTS/M/2026 dan Nomor 600.10-1017 Tahun 2026 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah (JDIH Kementerian PKP) - Diakses 7 Oktober 2026: status Berlaku, ditetapkan 19 Juni 2026. Diktum KEDUA huruf a angka 3 memerintahkan Perkada tentang pembebasan BPHTB kepada pemohon MBR untuk rumah pertama yang memiliki KTP elektronik di luar daerah tempat objek rumah berada; huruf b penerbitan PBG paling lama 10 hari kerja (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  7. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, halaman peraturan (peraturan.bpk.go.id) - Diakses 7 Oktober 2026: status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 5 Januari 2024, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201 (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  8. Naskah Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 (PDF, peraturan.bpk.go.id) - Diakses 7 Oktober 2026: Pasal 33 ayat (4) NJOPTKP Rp60.000.000, ayat (5) satu objek per tahun pajak, ayat (6) dasar pengenaan 20 sampai 100 persen; Pasal 34 ayat (1) tarif PBB-P2 0,5 persen; Pasal 37 ayat (3) huruf h sampai ayat (5) pengecualian objek BPHTB bagi MBR; Pasal 39 ayat (3) dasar pengenaan memakai NJOP bila nilai perolehan lebih rendah, ayat (4) NPOPTKP Rp250.000.000 untuk perolehan hak pertama; Pasal 40 tarif BPHTB 5 persen; Pasal 41 cara menghitung pokok (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  9. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persentase NJOP yang Digunakan untuk Perhitungan PBB-P2 (JDIH Provinsi DKI Jakarta) - Diakses 7 Oktober 2026: Pasal 1 angka 8 definisi Hunian (termasuk batas kurang dari 50 persen luas bangunan untuk kegiatan komersial); Pasal 2 ayat (1) NJOP untuk perhitungan PBB-P2 40 persen untuk Hunian dan 60 persen untuk selain Hunian dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  10. Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 840 Tahun 2025 tentang Kriteria Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok BPHTB (JDIH Provinsi DKI Jakarta) - Diakses 7 Oktober 2026: halaman produk hukum menampilkan status Berlaku dan berkas naskah 2025KEPGUB0031840.pdf. Naskahnya berupa pindaian tanpa lapisan teks, sehingga angka batas nilai dan besaran persen pengurangannya tidak dikutip di halaman ini; yang dirujuk hanya struktur lampirannya (huruf A pengurangan, huruf B pembebasan pokok secara jabatan bagi MBR) (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  11. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta Berikan Lanjutan Insentif PBB-P2 Tahun 2026 - Diakses 7 Oktober 2026 (sempat ConnectTimeout, berhasil pada percobaan ulang): siaran pers 17 April 2026 tentang Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 yang mulai berlaku 1 April 2026, dengan pembebasan pokok PBB-P2 100 persen untuk rumah tapak NJOP maksimal 2 miliar rupiah atau rumah susun NJOP maksimal 650 juta rupiah, pengurangan 50 persen bagi yang SPPT 2025-nya nol rupiah, batas kenaikan 5 persen, keringanan 10, 7,5, dan 5 persen sesuai periode pembayaran, serta pembebasan sanksi administratif (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  12. Naskah Kepmen PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Satuan Rumah Susun Umum Dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat (PDF, JDIH Kementerian PKP) - Diakses 7 Oktober 2026, ditetapkan 6 Agustus 2026: Diktum KESATU huruf a luas lantai 21 m2 sampai 45 m2; Diktum KEDUA huruf d jangka waktu paling lama 40 tahun, huruf e angka 1 suku bunga 6 persen per tahun sepanjang tenor; Diktum KETIGA mencabut Kepmen PKP Nomor 23/KPTS/M/2026; Lampiran huruf B batas per kota administrasi Jakarta (Jakarta Pusat Rp14.500.000 per m2, Jakarta Barat dan Selatan Rp14.000.000, Jakarta Timur dan Utara Rp13.500.000) (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  13. BP Tapera, Pengajuan Pembiayaan KPR FLPP - Diakses 7 Oktober 2026: tabel batas penghasilan empat zona sesuai Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025, termasuk Zona 4 dengan Rp12.000.000 tidak kawin dan Rp14.000.000 kawin, serta ketentuan produk berupa suku bunga 5 persen flat untuk rumah tapak selama jangka waktu kredit yang sudah termasuk premi asuransi, tenor cicilan KPR maksimal 40 tahun, uang muka mulai dari 1 persen, dan bebas PPN (data diverifikasi 7 Oktober 2026)
  14. SiKumbang, Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (BP Tapera dan Kementerian PKP) - Diakses 7 Oktober 2026: penelusuran lokasi perumahan berdasarkan wilayah lokasi, data lokasi, ID lokasi, dan ID rumah. Provinsi DKI Jakarta dan daerah penyangganya perlu ditelusuri sebagai wilayah yang terpisah (data diverifikasi 7 Oktober 2026)

Cara kami memilih sumber, memeriksa angka, dan menerima koreksi dijelaskan di kebijakan editorial.